Kantor DPRD Kota Kediri. (Foto: IST)
Kota Kediri, serayunusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD) Kota Kediri menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD) tahun anggaran 2025 dan penjelasan Wali Kota Kediri atas Rancangan Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lt 2 gedung DPRD Kota Kediri, Jumat, 1 November 2024, itu dipimpin oleh Soedjono Teguh Widjaja, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri.
Dia menyampaikan, Ketua DPRD dan dua (2) anggota Fraksi yakni Fraksi Partai Amanat Nasional,(PAN), dan Fraksi Nasional Demokrat,(Nasdem), sebanyak 9 orang anggota tidak hadir dalam rapat.
“Ketidakhadiran mereka tanpa ada pemberitahuan ke pihak sekretariat dewan,”jelasnya.
Sementara, pria akrab disapa Jono ini menambahkan pihaknya melalui Sekretaris Dewan,(Setwan), telah mengundang secara resmi termasuk Firdaus sebagai Ketua dan Ketua, M Yasin,namun tidak hadir untuk kesekian kalinya.
Karena dinyatakan kourom dan ini terkait kepentingan masyarakat banyak warga Kota Kediri, kali ini pula rapat tetap dilaksanakan.
“Tetap kita jalankan terkait pembahasan APBD 2025,” ungkapnya.
Terlebih menurut politisi asal Golkar, pihak Setwan dipastikan telah mengirimkan undangan kepada sembilan anggota dewan tersebut.
Selebihnya, Soedjono masih berharap anggota yang belum pernah hadir agar kembali aktif dikarenakan sebagai wakil rakyat tentunya sudah bersumpah untuk mengemban janji kepada konstituennya.
“Teman-teman yang tidak hadir untuk bisa mengikuti dan berkontribusi karena teman-teman juga sudah disumpah ya semua,” imbuhnya.
Sekda Kota Kediri Bagus Alit menyampaikan tema pembangunan Pemerintah Kota Kediri dalam Rencana Kerja Pemerintah Daetah, (RKPD), tahun 2025 fokus pada peningkatan konektivitas dan pelayanan publik untuk kota jasa yang unggul bersih dan semarak.
Sedangkan, untuk mendukung tema tersebut prioritas pembangunan kota Kediri tahun 2025 juga. harus diselaraskan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur maupun nasional.
Diantaranya penguatan harmoni sosial budaya melalui pembangunan karakter masyarakat, penguatan konektivitas serta peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan literasi kesehatan dan perlindungan kelompok rentan.
“Kemudian, peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing dan kapasitas UMKM koperasi dan ekonomi kreatif, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemerataan pembangunan kewilayahan melalui dana kelurahan, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan menghadapi bencana,” pungkas Bagus Blitar. (Hamzah)
