Surabaya, serayunusantara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya secara resmi menyepakati dua dokumen penting, yakni Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya pada Selasa (5/8/2025).
Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama unsur pimpinan DPRD. Wali Kota Eri menyebutkan bahwa kesepakatan ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025.
“Alhamdulillah hari ini KUA-PPAS sudah disepakati. Selanjutnya, akan ada pembahasan lanjutan terkait perubahan anggaran keuangan,” ujar Eri.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPRD dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. “Semangat kami bersama DPRD adalah satu: semua yang dilakukan semata-mata untuk warga Surabaya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saat ini terdampak oleh menurunnya tiga dari empat faktor utama, yakni daya beli, investasi, serta ekspor-impor. Untuk itu, belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Polrestabes Surabaya Dukung Larangan Parkir di Jalan Tunjungan Demi Kelancaran Lalu Lintas
“Tiga faktor itu sedang melemah, jadi belanja pemerintah harus dioptimalkan. Dengan pembangunan infrastruktur, kita bisa mendorong pergerakan ekonomi,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan penambahan anggaran melalui skema pinjaman guna mempercepat realisasi proyek-proyek strategis, seperti penanggulangan banjir, perbaikan jalan, hingga penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Meski dana transfer dari pusat atau provinsi menurun, belanja tetap harus berjalan. Jika itu untuk mendongkrak ekonomi dan kepentingan warga, maka harus kita jalankan,” tegasnya.
Pemerintah Kota berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar. Eri optimistis langkah ini akan mempercepat pembangunan dan berdampak positif pada perekonomian. Ia mencontohkan bahwa menunda proyek senilai Rp1 miliar akan membuat biayanya jauh lebih mahal di masa depan.
“Kalau proyek itu dikerjakan tujuh tahun lagi, tentu nilainya akan jauh lebih tinggi. Maka pinjaman bisa jadi solusi tepat,” ucapnya.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Buka Pusdiklat Paskibraka 2025, Tekankan Solidaritas Tim
Eri menambahkan, rencana pinjaman ini telah mendapatkan restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak melanggar regulasi. Bahkan, langkah serupa juga ditempuh oleh sejumlah daerah lain di Jawa Timur, meskipun nilai pinjaman Pemkot Surabaya tergolong lebih kecil.
“Sudah ada surat tertulis dari Kemendagri, bahkan kita didukung. Banyak daerah juga mengambil langkah serupa,” tuturnya.
Ia memastikan seluruh proyek hasil pinjaman akan diselesaikan dalam masa jabatannya agar tidak menjadi beban pemerintahan berikutnya.
“Saya ingin semuanya rampung dalam 5 tahun masa jabatan saya. Tidak boleh membebani pemerintah selanjutnya,” tandasnya.
Wali Kota Eri menyebut, untuk menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur di Surabaya dibutuhkan anggaran hingga Rp20 triliun. Namun dari total target APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun, hanya tersisa Rp1,7 triliun setelah dikurangi belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, beasiswa, dan program Rutilahu.
Baca Juga: Satpol PP Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo Sita Lebih dari 500 Ribu Batang Rokok Ilegal
“Kalau dibutuhkan Rp20 triliun, maka kalau hanya mengandalkan APBD, butuh waktu 20 tahun. Dan nilai proyek akan jauh lebih mahal nantinya,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk berani mengambil langkah strategis demi kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah harus hadir dan berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat, di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” pungkasnya.***
