Hearing Anggota DPRD Kabupaten Blitar. (Foto: Achmad Zunaidi/serayunusantara.com)
Blitar, serayunusantara.com – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan. Banyaknya keluhan masyarakat terkait lambannya prosedur, sulitnya akses layanan, hingga penolakan pasien oleh fasilitas kesehatan membuat DPRD Kabupaten Blitar angkat bicara.
Bahkan, beberapa anggota dewan mendesak agar BPJS dievaluasi secara menyeluruh, dengan opsi pembubaran jika tidak ada perbaikan yang signifikan.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem pelayanan BPJS. Ia menyebut, berbagai permasalahan yang terus berulang menunjukkan ketidakefektifan sistem yang diterapkan.
“Kami sering mendapat laporan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena prosedur BPJS yang berbelit-belit. Banyak pasien yang akhirnya harus membayar sendiri karena klaim BPJS mereka ditolak. Ini harus segera dievaluasi,” tegasnya, saat mengelar hearing bersama BPJS, Dinas Kesehatan dan beberapa rumah sakit plat merah setempat, Senin (10/2/2025).
Selain itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Lukman menyoroti permasalahan keterlambatan pencairan dana klaim ke rumah sakit swasta yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan.
Ia menegaskan, jika BPJS tidak bisa memberikan solusi konkret, maka lebih baik sistem ini dibubarkan dan diganti dengan skema lain yang lebih berpihak pada masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan. Jika BPJS terus bermasalah dan merugikan rakyat, lebih baik dibubarkan dan digantikan dengan sistem yang lebih baik. Jangan sampai rakyat kecil yang jadi korban,” ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Investigasi Mendalam Terkait SHM Laut Sumenep
Sementara itu, beberapa anggota DPRD Kabupaten Blitar juga mengaku kecewa dengan pelayanan BPJS. mereka, mengeluhkan sulitnya mendapatkan persetujuan layanan kesehatan meskipun sudah menjadi peserta aktif.
“Saya sudah bayar iuran tiap bulan, tapi ketika butuh layanan kesehatan justru dipersulit. Ini sangat mengecewakan,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya tekanan dari DPRD dan masyarakat, evaluasi mendalam terhadap kinerja BPJS Kesehatan di Kabupaten Blitar menjadi sebuah keharusan. Apakah sistem ini akan diperbaiki atau benar-benar dihapuskan? Semua bergantung pada respons pemerintah dalam menanggapi polemik yang terus berkembang.(Jun)
