Jakarta, serayunusantara.com – Memasuki tahun 2025, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mempercepat belanja pada program-program prioritas sesuai arahan Presiden untuk membangun Indonesia maju dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa menjelaskan mengenai update realisasi terkini sejumlah program prioritas pemerintah hingga awal Maret 2025 berikut dengan manfaat yang telah diterima oleh masyarakat. Program tersebut antara lain meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Yang sudah berjalan di tahun anggaran 2025 ini anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tahun anggaran 2025 adalah Rp3,4 triliun. Melalui Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun dan juga melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik jadi artinya melalui APBD Rp 1,2 triliun,” ujar Wamenkeu Suahasil di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (13/3).
Ia memaparkan, ada berbagai macam layanan PKG yang dilakukan pemerintah, meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di hari ulang tahun untuk bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan prasekolah) dan usia 18 tahun ke atas, layanan PKG di sekolah dan juga layanan PKG yang sifatnya rutin untuk ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia enam tahun.
Baca Juga: Menkeu Hadiri Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah
Hingga tanggal 6 Maret, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 415.211 orang di 8.885 Puskesmas atau meliputi 86% Puskesmas di seluruh Indonesia yang tersebar di 498 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. “Kalau kita lihat yang memanfaatkan PKG berdasarkan usia itu dari bayi baru lahir dan sampai dengan balita, dewasa 18-29, dewasa sampai dengan lansia dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Semua provinsi telah menjalankan ini,” jelas Wamenkeu Suahasil.
Sementara itu, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), APBN telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar target penerima manfaat tersebut dimaksimalkan pada tahun 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang penerima manfaat dengan kebutuhan alokasi anggaran menjadi Rp171 triliun. (Serayu)
