Pemkab Kediri Susun RPJMD 2025–2029, Fokus Kurangi Kemiskinan Tingkatkan Kesejahteraan

Kabupaten Kediri, serayunusantara.com – Pemerintah Kabupaten Kediri, melalui Bappeda, menyelenggarakan Musrenbang guna merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029.

Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Panjalu Jayati pada Selasa (6/5/2025) dan secara resmi dibuka oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) dengan pemukulan gong.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Sekretaris Daerah Mohamad Solikin, Ketua TP-PKK Eriani Annisa Hanindhito, perwakilan Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta tim konsultan dari UGM yang dipimpin oleh Prof. Subejo.

Dalam pidatonya, Mas Dhito menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar acara formal, melainkan momentum penting untuk merancang strategi pembangunan lima tahun mendatang, sesuai amanat UU No. 25/2004 dan UU No. 23/2014 yang telah direvisi melalui UU No. 9/2015.

“Prioritas utama kami adalah penanggulangan kemiskinan, terutama bagi warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem atau desil satu,” tegasnya.

Baca Juga: Diskominfo Kabupaten Kediri Gelar Rapat Koordinasi untuk Perkuat Sistem Satu Data

Data menunjukkan sekitar 156 ribu penduduk Kabupaten Kediri masih berada dalam kondisi rentan miskin atau miskin ekstrem. Selain itu, terdapat 10 ribu anak putus sekolah dan angka stunting yang masih mencapai 7%. Pemerintah daerah berkomitmen menekan angka stunting hingga zero growth serta memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.

Mas Dhito juga menekankan perlunya kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, stunting, dan pendidikan yang saling berkaitan. Tanpa sinergi yang kuat, dikhawatirkan kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk.

Isu pengangguran terbuka yang masih 5,1% juga menjadi perhatian. Pemerintah didorong untuk memperkuat koordinasi antara OPD dan DPRD guna mempercepat program pemberdayaan, termasuk optimalisasi aset daerah seperti lapak PKL dan penyelesaian proyek infrastruktur agar tidak mangkrak.

Selain itu, Mas Dhito menegaskan pentingnya menyelaraskan program daerah dengan visi nasional, merujuk pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Baca Juga: Kabupaten Kediri Rayakan Hari Otonomi Daerah dan Hardiknas 2025 dengan Upacara Gabungan

“Kami bertekad membangun Kabupaten Kediri yang tidak hanya maju di atas kertas, tetapi benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup warganya, khususnya mereka yang masih berjuang di bawah garis kemiskinan,” pungkasnya. (serayu) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *