Musrenbang RPJMD dan RKPD di Gedung Kusumowicitro Kota Blitar, 14 Maret 2025. (Foto: Pemkot Blitar)
Blitar, serayunusantara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Forum ini bertujuan merumuskan kebijakan strategis guna mempercepat pembangunan Kota Blitar ke depan.
Acara yang berlangsung di Balai Kota Kusuma Wicitra pada Jumat (14/3/2025) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono yang mewakili Gubernur, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD.
Dalam sambutannya, Wali Kota Syauqul Muhibbin menegaskan pentingnya konsolidasi internal dalam memahami serta menyempurnakan draf RPJMD. Menurutnya, penyusunan dokumen ini tidak hanya sekadar menyesuaikan visi-misi kepala daerah, tetapi juga harus merefleksikan aspirasi masyarakat.
“Kami masih dalam tahap konsolidasi internal untuk memahami secara mendalam peran masing-masing OPD dan memperkuat draf RPJMD. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan poin-poin penting dalam visi-misi kepala daerah tidak hanya tertuang di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata warga Blitar,” ujarnya.
Dalam perencanaan pembangunan ke depan, sektor perdagangan menjadi perhatian utama. Wali Kota menekankan bahwa Kota Blitar, yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, harus bertumpu pada sektor perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kota Blitar bukan daerah yang kaya sumber daya alam, sehingga perdagangan harus menjadi pilar utama ekonomi. Oleh karena itu, kami akan mengembangkan Blitar Trade Center (BTC) sebagai pusat ekosistem perdagangan yang terintegrasi untuk memperkuat jaringan ekonomi lokal,” jelasnya.
Baca Juga: Perihal Pungutan Sekolah di Kota Blitar, Wali Kota: Jika Perlu, Kami Revisi
Selain sektor perdagangan, pengentasan kemiskinan juga menjadi agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan. Wali Kota Syauqul Muhibbin menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar melalui bantuan sosial atau pelatihan kerja.
“Kami ingin mengambil langkah lebih progresif dengan menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam mengatasi kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Dengan pendidikan yang kuat, kita bisa memutus mata rantai kemiskinan secara permanen,” tandasnya.
Forum ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekda Provinsi Adhy Karyono menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi upaya Kota Blitar dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kolaborasi ini penting agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” pungkasnya.(adv/kmf/Jun)
