Kemendikbudristek melakukan Kunker di Makassar, Sulawesi Selatan pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 bersama Komisi X DPR RI pada tanggal 6 Mei 2024. (Foto: Kemendikbudristek RI)
Makassar, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemendikbudristek RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Makassar, Sulawesi Selatan pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 bersama Komisi X DPR RI pada tanggal 6 Mei 2024.
Rangkaian kegiatan Kunker Komisi X untuk menggali dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah serta masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, serta melakukan pengawasan implementasi kebijakan Pemerintah.
DPR RI memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, pada periode ini, Komisi X DPR RI bersama pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Fungsi anggaran, Komisi X DPR RI membahas dan menyetujui RAPBN yang mana Kemendikbudristek berada pada posisi teratas dalam Pagu Definitif 2023 yaitu sebesar Rp 98,987 triliun pada Pagu Definitif 2024.
Mewakili Kemendikbudristek, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Fitra Arda, menyampaikan bahwa terkait dengan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan, Kemendikbudristek mendorong agar kawasan pariswisata yang berbasis budaya dilanjutkan dengan sertifikasi halal.
Fitra menambahkan, bahwa hal tersebut sudah terbukti di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai festival dalam menarik minat pariwisata.
Baca Juga: Bupati Rini Sampaikan Pesan Mendikbudristek Soal Merdeka Belajar pada Momentum Hardiknas RI
“Untuk kebudayaan saat ini sudah mendapatkan Dana Abadi Kebudayaan, yang dapat diakses oleh komunitas, bisa digunakan untuk melaksanakan berbagai festival, jadi dengan berbagai macam festival diharapkan menarik minat dalam pariwisata juga,” ujar Fitra di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada Senin (6/5).
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan permasalahan atas implementasi kebijakan-kebijakan terkait bidang Komisi X. “Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan pada rapat-rapat Komisi X dengan pemerintah di masa sidang yang akan datang,” ujar Muhammad Nur Purnamasidi.
“Tahun 2024 merupakan tahun politik. Oleh karena itu dari sisi fungsi pengawasan kami mengharapkan program dan kebijakan mitra kerja yang telah dibahas bersama oleh Komisi X dapat berjalan dengan baik.” lanjutnya.
Pertemuan di akhiri dengan penyerahan simbolis terkait bantuan APBN hasil pembahasan Komisi X bersama mitra kerja untuk tahun 2024 dari Kemendikbudristek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp2.657.760.451.672,-.
Sebelum agenda pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kemendikbudristek bersama rombongan Komisi X DPR RI melakukan peninjauan bidang pendidikan ke SMA Negeri 7 Makassar dan SMK Negeri 5 Makassar, serta peninjaun bidang pariwisata dan kebudayaan di Benteng Rotterdam.***
