Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Reynhard SP Silitonga saat peringatan Hari Bhakti ke-1 BSK Hukum dan HAM, Kamis (22/02/2024). (Foto: Kemenkumham RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkumham RI, Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Reynhard SP Silitonga, mengungkapkan pentingnya data yang akurat dalam pembentukan kebijakan hukum dan HAM yang berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan bukti-bukti di lapangan. Data yang akurat akan menjadi dasar untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan optimal.
“Dengan melihat data lapangan yang faktual, kita dapat menentukan langkah terbaik untuk mencapai dampak optimal,” ujar Reynhard saat peringatan Hari Bhakti ke-1 BSK Hukum dan HAM, Kamis (22/02/2024).
Era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi menyediakan data yang melimpah. Untuk itu, BSK perlu mengolah kekayaan data ini dengan tepat agar bisa menjadi landasan pengambilan kebijakan.
Reynhard menjelaskan bahwa peran data dan pengetahuan yang krusial di Indonesia telah ditunjukkan secara nyata dalam lima tahun terakhir. Misalnya, di tengah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global, data telah menolong pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
Baca Juga: Kemenkumham Jamin Pelayanan Publiknya Berbasiskan HAM
“Data dan pengetahuan menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran,” kata Reynhard di gedung Graha Pengayoman Kemenkumham.
BSK sendiri memiliki fungsi untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada di Kemenkumham. Meskipun baru berusia satu tahun, namun rekomendasi BSK sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
Reynhard mengibaratkan BSK sebagai gelandang sepakbola yang bertugas memberikan umpan balik kepada penyerang untuk mencetak gol. Artinya, BSK harus memberikan dukungan positif dalam perumusan kebijakan di Kemenkumham.
“Dengan segala sumber daya yang dimiliki, BSK harus mampu memberikan dukungan penuh kepada seluruh unsur di bidang hukum dan HAM untuk menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas,” ucapnya.
Ia meminta segenap jajaran BSK agar terus meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan agar mendorong perumusan kebijakan yang partisipatif dan deliberatif.***
