Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat membuka forum Sinergitas Kebijakan dan Implemensi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah di Jakarta, Selasa (10/10/2023). (Foto: Kemendes PDTT RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemendes PDTT RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Menteri yang disapa Gus Halim itu mengajak pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dan bersinergi. Terbukti, dari total Rp124 triliun APBDes pada 2023 yang berasal dari dari kabupaten/kota mencapai Rp47 triliun atau setara 38 persen. Sedangkan yang berasal dari provinsi senilai Rp4 triliun atau 3 persen.
“Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki basis agenda yang serupa, fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa,” kata Gus Halim saat memberi pengarahan dalam forum Sinergitas Kebijakan dan Implemensi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan pemerintah daerah hingga 2030 fokus untuk memenuhi sasaran SDGs Desa.
Baca Juga: Bertemu Gus Halim, Delegasi Rwanda Ingin Tiru BUMDesa
Gus Halim mengungkapkan, di saat dunia pesimistis dengan target SDGs global pada 2030, Indonesia justru sangat optimistis karena telah dibreakdown hingga ke level desa.
Sepanjang 2031 hingga 2045 sinergi akan fokus untuk menguatkan posisi desa dalam visi Indonesia Emas 2045.
Dengan rincian 0 persen desa sangat tertinggal, 100 persen desa maju dan mandiri, 100 persen BUMDesa Maju, nol daerah tertinggal dan 100 persen kawasan transmigrasi berdaya saing.
“Selain melalui kesepakatan dokumen, sinergitas harus dijalin sehari-hari melalui komunikasi intensif antara Kementerian dan Lembaga pada tingkat pusat dengan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Transmigrasi baik provinsi maupun kabupaten/kota,” papar Gus Halim.
Baca Juga: Wamendes Paiman Ajak Masyarakat Investasi Saham di BUMDesa
Forum Sinergitas Kebijakan dan Implemensi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Dinas Transmigrasi provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Gus Halim hadir didampingi Kepala BPI Ivanovich Agusta, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PPKTrans Danton Ginting, dan Plt Dirjen PPDT Rafdinal.***
