Blitar, serayunusantara.com – Politikus Partai Gerindra Blitar, Mujib, melontarkan pernyataan keras kepada seluruh kader partainya agar tidak tinggal diam menghadapi gempuran isu politik yang dinilainya sengaja diarahkan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan, kader Gerindra wajib turun tangan mengkounter narasi negatif yang disebarkan melalui media massa maupun akun-akun buzzer yang menurutnya bekerja secara sistematis.
Mujib menilai, serangan tersebut tidak lagi menyasar kritik kebijakan secara objektif, melainkan menggiring opini publik dengan memelintir fakta. Salah satu yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, setiap persoalan teknis di lapangan langsung dijadikan senjata untuk menyimpulkan bahwa program unggulan pemerintah itu gagal.
“Begitu ada satu-dua kejadian, langsung programnya yang disalahkan. Seolah-olah MBG itu sejak awal salah konsep. Ini bukan kritik, tapi framing politik,” tegas Mujib.
Baca Juga: Anggota DPR RI Endro Hermono Serap Aspirasi, Gerindra Klaim Konsisten Bela Rakyat
Ia juga menyinggung isu penanganan bencana di Sumatra yang disebut lamban. Mujib menilai narasi tersebut kembali diarahkan untuk menyerang pemerintah pusat, meski persoalan kebencanaan melibatkan banyak faktor dan lintas kewenangan. Namun, yang terjadi di ruang publik, kata dia, kesalahan selalu ditimpakan kepada Presiden.
“Ini pola lama. Setiap ada bencana, Presiden dijadikan sasaran. Padahal, penanganan bencana itu berjenjang dan kolektif. Tapi yang disorot selalu Prabowo,” ujarnya.
Di sisi lain, Mujib juga mengangkat isu sensitif yang justru menyentil kebijakan negara sendiri, yakni soal penyelenggaraan ibadah haji. Ia secara terbuka mengusulkan kepada anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Endro Hermono, agar mendorong pembatasan atau pengaturan ulang regulasi haji bagi mereka yang sudah berkali-kali berangkat.
Menurut Mujib, kondisi tersebut ironis di tengah antrean haji yang kian mengular hingga puluhan tahun. Ia menilai negara perlu bersikap tegas demi asas keadilan.
“Yang sudah haji berkali-kali masih bisa berangkat, sementara yang belum sama sekali harus menunggu puluhan tahun. Ini tidak adil dan perlu diatur ulang,” tandasnya saat menghadiri sosialisasi penyerapan aspirasi yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI, Endro Hermono di Kecamatan Kademangan, Minggu (4/1/2026). (Jun)
