Menag saat menandatangani prasasti SBSN. (Foto: Kemenag RI)
Cirebon, serayunusantara.com — Melansir dari laman Kemenag RI, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas meresmikan 28 Gedung Madrasah dan tiga Gedung Pusat Layanan Haji Terpadu (PLHUT) di Wilayah Jawa Barat yang dibangun dengan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2024.
Menag mengungkapkan kebanggaannya kepada para ASN khsususnya di Jawa Barat yang mampu menyelesaikan proyek SBSN ini dengan lebih cepat. Hal tersebut melebihi ekspektasinya
“Saya ingin mengungkapkan rasa bangga kepada seluruh ASN di Jawa Barat yang sudah berhasil melaksanakan instruksi terkait proyek SBSN ini. Beberapa waktu lalu, saya memastikan SBSN ini harus selesai di triwulan ke 3. Alhamdulillah sudah selesai di Juni,” ungkap Menag kepada Ratusan ASN Kemenag Jabar, di Cirebon, Jumat (19/7/2024).
Ia pun berharap, pembangunan gedung SBSN khususnya untuk madrasah bisa ditambah di Jabar. Menurut Menag penambahan madrasah penting guna menunjang peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
Baca Juga: Menag: Kunjungan Paus Fransiskus Simbol Persahabatan dan Dialog Lintas Agama
“Kenapa ini penting, karena kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan proses budaya yang berlangsung sepanjang hayat terus-menerus. Semakin bagus infrastruktur, proses budaya yang kita miliki semakin berkembang, maka belajar seumur hidup tentang martabat dan harkat kemanusiaan itu juga akan juga semakin baik dilaksanakan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Menag meminta dipastikan SBSN untuk Madrasah di Jawa Barat ini bertambah. “Karena kita tahu penduduk Jawa Barat ini terbesar di Indonesia jumlahnya,” ungkapnya.
“Kita semua juga tahu bahwa madrasah hari ini menjadi pilihan bagi anak-anak kita. Karena madrasah mampu mengungguli sekolah-sekolah di luar kita. Jadi madrasah ini menjadi role model, menjadi trendsetter bagi sekolah-sekolah yang akan dipilih oleh anak-anak kita,” ungkap Menag.
Menag pun mengingatkan kepada para Kepala Madrasah yang hadir agar dipastikan bahwa pengajaran di madrasah diajarkan dengan cara-cara yang moderat. Menurutnya, tidak boleh anak-anak diajarkan dengan cara-cara berpikir yang ekstrim.
Baca Juga: Respons Luluk PKB, Kemenag: Ada 5% Kuota Prioritas Lansia, Itu Juga Tidak Terserap Semua
“Saya sekali lagi ingin para kepala sekolah ini memastikan bahwa pengajaran di madrasah ini bisa berbasiskan pada penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.***
