Blitar, serayunusantara.com – Meski Presiden Prabowo Subianto telah menggembar-gemborkan anggaran triliunan rupiah untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), realisasi di lapangan tampaknya masih jauh dari harapan.
Di Kabupaten Blitar, pelaksanaan program ini belum berjalan optimal. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih mangkrak dan bahkan ada yang belum rampung dikerjakan.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Deni Setiawan, mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima petunjuk teknis yang jelas mengenai mekanisme pendistribusian MBG.
“Kami hanya pernah diundang dalam beberapa acara launching SPPG, itu pun sifatnya sebatas uji coba distribusi, bukan pelaksanaan penuh,” kata Deni saat dikonfirmasi di kantornya, Jalan Raya Garum, Senin (29/9/2025).
Baca Juga: Harga Daging Ayam di Pasar Garum Blitar Bertahan Rp37 Ribu, Ibu Rumah Tangga Cari Alternatif Masakan
Ia menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh laporan resmi dari SPPG terkait lembaga sekolah mana saja yang akan menjadi sasaran program tersebut. Padahal, data mencatat terdapat 60.402 siswa tingkat SD dan 33.357 siswa tingkat SMP yang diproyeksikan menjadi penerima manfaat.
“Kami masih menunggu data lengkap dari masing-masing SPPG. Tanpa data yang valid, kami sulit memastikan sekolah mana saja yang akan dicover dalam tahap awal program ini. Bahkan ada satu lembaga ditawari dua SPPG,” ujarnya.
Baca Juga: Pedagang Pasar Terdampak Renovasi Stasiun Garum Blitar Mulai Diminta Fotokopi KTP untuk Relokasi
Sementara itu, seorang guru SD di Kecamatan Kademangan yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir kondisi ini akan menurunkan antusiasme siswa.
“Anak-anak sudah mendengar soal program ini, mereka berharap segera menikmati makanan bergizi di sekolah. Kalau terus tertunda, semangat mereka bisa luntur,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan DM (51), salah satu wali murid di Blitar. Ia menilai program MBG harus segera diwujudkan karena kebutuhan gizi anak tidak bisa menunggu.
“Buat apa program diumumkan besar-besaran kalau di lapangan belum siap? Kami sebagai orang tua tentu ingin anak-anak mendapat makanan sehat, bukan janji yang digantung,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Sejumlah pihak di daerah pun mendesak agar pemerintah mempercepat penyelesaian infrastruktur SPPG yang belum rampung. Mereka menilai, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari pencanangan program, melainkan dari konsistensi dan kecepatan pelaksanaannya. (Jun)
