Blitar, serayunusantara.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu, menepis tudingan terkait adanya praktik pungutan tunai atau cash money di pos-pos pantau pengawasan tambang.
Menurutnya, mekanisme pungutan pajak atas aktivitas pengangkutan material tambang jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sudah dilakukan secara non-tunai dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Jadi tidak benar kalau ada cash money di pos pengawasan. Kami hanya memeriksa STP (Surat Tanda Pengambilan) yang telah kita berikan kepada pengusaha tambang,” tegas Ayu saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (8/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa setiap kendaraan pengangkut material tambang wajib membawa STP sebagai bukti telah memenuhi kewajiban pajak. STP tersebut diberikan kepada sopir untuk kemudian diserahkan kepada petugas pos pantau sebagai alat verifikasi.
“Tepatnya STP diberikan kepada sopir, lalu diserahkan kepada petugas di lapangan. Jadi bukan uang tunai yang berpindah tangan, semuanya sudah didepositkan oleh pengusaha ke kas daerah,” imbuhnya.
Baca Juga: DPRD Kota Blitar Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda RPJMD 2025-2029
Penerapan STP ini merupakan bagian dari uji coba optimalisasi penerimaan daerah melalui pemungutan pajak MBLB. Meski baru berjalan lima hari, Ayu menyebut capaian pendapatan yang diperoleh telah menunjukkan hasil signifikan.
“Per hari ini sudah terkumpul Rp77 juta dari pemungutan pajak MBLB. Ini jauh lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp60 juta dalam satu tahun penuh,” ungkap Ayu.
Kebijakan ini, menurut Ayu, mengacu pada sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum pemungutan pajak daerah, di antaranya: PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, serta Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan pajak MBLB.
Dengan dasar hukum tersebut, Ayu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin melakukan penarikan pajak di luar mekanisme resmi. Bahkan, pihaknya membuka pintu bagi masyarakat atau pelaku usaha yang menemukan pelanggaran di lapangan untuk melapor langsung ke Bapenda.
“Kalau ada oknum yang memanfaatkan pos pantau untuk pungutan liar, silakan laporkan ke kami. Yang jelas, kami bekerja sesuai aturan,” pungkasnya. (Jun)
