Blitar, serayunusantara.com – Ketidakpercayaan warga Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencapai titik didih.
Pemicu utamanya: laporan keuangan yang dinilai tak masuk akal. Selama lima tahun, pendapatan BUMDes dari sektor wisata tercatat lebih dari Rp6,7 miliar. Namun, saldo akhir 2024 justru minus Rp73 juta.
Imron Rosadi, perwakilan pemuda Desa Serang, menyebut kondisi ini sebagai “alarm keras” bagi tata kelola desa.
“Kalau pengunjung 195 ribu orang dan pendapatan Rp2,4 miliar di 2024, tapi kas malah minus, berarti ada yang salah serius. Ini bukan soal salah hitung, tapi dugaan kebocoran,” tegas Imron, Jumat (23/1/2026).
Baca Juga: Laporan SHU Dianggap Mengada-ada, BPD Serang Blitar, Tolak Hasil Musdes dan Diulang
Data Musyawarah Desa (Musdes) menunjukkan, sepanjang 2020–2024 BUMDes mengelola dana Rp6,74 miliar. Namun khusus 2024, beban usaha membengkak hingga Rp1,76 miliar. Ironisnya, dana sosial melonjak drastis 270 persen menjadi Rp164 juta tanpa rincian penerima yang jelas.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti pos “fee driver” yang tiba-tiba muncul Rp56 juta, biaya jamuan tamu hampir Rp50 juta, hingga proyek rehab toilet senilai Rp24 juta yang dinilai janggal.
“Rehab toilet Rp24 juta itu toiletnya seperti apa? Perlu dicek fisik,” kata Imron.
Baca Juga: Musdes Akbar Warga Desa Serang Blitar Mengerucut Tolak Laporan SHU BUMDes
Pemuda dan warga menuntut audit forensik independen, pembukaan arus kas 2020–2024, serta pemecatan pejabat BUMDes yang dianggap bermasalah. Jika tuntutan diabaikan, warga mengancam mengambil alih pengelolaan wisata Pantai Serang dan membawa kasus ini ke ranah hukum.(Jun)
