Jatim, serayunusantara.com – Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong Dinas Pendidikan (Dindik) untuk memperketat pengawasan guna mencegah pungutan liar (pungli).
Politikus PDIP ini menyatakan bahwa praktik pungli masih berpotensi terjadi, baik melalui iuran maupun sumbangan gedung yang diatur lewat rapat komite sekolah.
Deni mengungkapkan, kasus serupa masih ditemukan di beberapa sekolah setiap tahun. “Masalah ini terus berulang. Ada indikasi pungli, dan kami berharap sistem baru bisa meminimalkannya,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritik pelaksanaan program pendidikan tuntas (tistas) yang belum optimal. Menurutnya, adanya sumbangan dengan nominal fleksibel di sejumlah sekolah dapat menjadi tanda pelanggaran. “Kami siap menerima laporan jika ditemukan penyimpangan dalam SPMB atau PPDB,” tegas Deni.
Ia menyoroti lemahnya penegakan aturan di tingkat sekolah sebagai penyebab maraknya pungli. Untuk itu, ia mendesak implementasi regulasi secara konsisten dan penguatan peran kepala cabang dinas dalam pengawasan.
“Kepala sekolah harus memberi rekomendasi tepat agar tidak membebani orang tua,” jelas politikus dapil Pacitan, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Ngawi ini.
Baca Juga: Kominfo Jatim Pamer Prestasi Gemilang di Depan Pansus DPRD Jatim
Deni juga menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah dan orang tua guna mencegah masalah dalam PPDB. “Kami akan memperkuat program pendidikan yang ada agar berjalan lancar tanpa polemik,” tandasnya.
Sebelumnya, Ombudsman Jatim juga memperingatkan potensi pungli dalam SPMB tahun ini. Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, menyebut temuan praktik serupa di sejumlah sekolah perlu diwaspadai. (serayu)
