Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menghadiri Launching Koperasi Kepala Desa, Koperasi Multipihak Garuda yang diselenggarakan PAPDESI wilayah Jawa Timur. (Foto: Pemkab Mojokerto)
Kabupaten Mojokerto, serayunusantara.com – Melansir dari laman Pemkab Mojokerto, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menghadiri Launching Koperasi Kepala Desa, Koperasi Multipihak Gemah Ripah Desaku Indonesia (Garuda) yang diselenggarakan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) wilayah Jawa Timur. Bupati Ikfina berharap peluncuran koperasi Kepala Desa tersebut menjadi bagian dari gerak langkah bersama dalam mengupayakan dan mempertahankan kondisi kestabilan harga serta ketersediaan pangan di wilayah Jawa Timur.
Launching Koperasi Kepala Desa seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur itu melibatkan sedikitnya 7.721 desa. Kegiatan tersebut merupakan bagian untuk menguatkan korporasi petani dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan juga dalam hal pengendalian inflasi. Kegiatan peluncuran koperasi Kepala Desa itu dihadiri DPD Papdesi, DPMD Jatim dan Bappenas.
“Kita menyambut baik launching koperasi ini, sehingga kemudian nanti dalam satu wadah koperasi desa itu, nantinya bisa komitmen dalam hal penguatan koorporasi petani dan juga hubungannya dengan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Sehingga ini bisa diwujudkan dengan baik melalui kolaborasi serta sinergitas,” ungkap Ikfina dalam sambutannya, di hotel Grand Whiz, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu, (27/9) siang.
Ikfina juga mengatakan, untuk mengatasi inflasi diperlukan berbagai upaya. Seperti operasi pasar murah, sidak pasar dan para distributor agar tidak menahan barang. Selain itu, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan untuk beberapa komoditas seperti telur ayam ras, minyak goreng, beras, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras dan cabai merah.
Baca Juga: Wujudkan Kota Mojokerto Bersih dan Nyaman, Wali Kota Dorong Warga Ikut Pilah Sampah dari Rumah
“Jadi ini bisa dilakukan bersama-sama sebagai upaya penanganan inflasi di masing-masing daerah di Jatim. Maka sinergi dan peran aktif dari pemkab/pemko, forkopimda, satgas pangan beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan,” pungkasnya.***
