Bupati Blitar Rini Syarifah. (Instagram/Pemkab Blitar)
Blitar, serayunusantara.com – Bupati Blitar Rini Syarifah masih ingin mempertahankan Tim Percepatan, Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID). Meskipun banyak kritikan untuk membubarkan tim tersebut.
TP2ID diduga sudah melakukan kewenangan melebihi batas. Termasuk indikasi melakukan intervensi terhadap penempatan ASN dalam mutasi jabatan serta mengintervensi kebijakan dari OPD di lingkungan Pemkab Blitar.
Mak Rini mengaku keberadaan TP2ID masih dibutuhkan sebagai tim yang bisa memberikan masukan dan saran. Meski saat ini sudah ada tiga anggota yang mengundurkan diri.
Pihaknya juga tidak akan mengganti anggota yang mengundurkan diri. Artinya masih memaksimalkan jumlah anggota TP2ID yang masih tersisa.
“Karena masukan dan saran itu sangat penting. Kita butuh tim percepatan,” kata Mak Rini, Rabu (19/10/2023).
Mak Rini juga tidak mempermasalahkan isu nepotisme yang berkembang gara-gara penanggung jawab TP2ID merupakan kakak kandungnya. Termasuk dugaan intervensi kepad OPD di lingkungan Pemkab Blitar.
“Itu, kami rasa tidak ada masalah ya. Monggo dicek ke OPD-OPD silahkan. Ada yang tidak benar kami akan evaluasi,” ujarnya.
Perempuan yang menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar ini tidak bergeming meskipun banyak kritikan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar.
Anggota Fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi menyampaikan, TP2ID tidak memberikan dampak positif bagi berjalannya pemerintahan Kabupaten Blitar.
“Fraksi GPN memandang TP2ID memiliki banyak mudharat daripada maslahatnya,” terangnya.
Oleh karena itu, kata Ratna, Fraksi GPN berpandangan, menyarankan agar TP2ID tidak perlu diberi anggaran pada tahun 2024.
Juru Bicara Fraksi PDIP Hendik Budi Yuantoro juga menyoroti keberadaan TP2ID. Tim yang seharusnya membantu Pemkab Blitar dengan percepatan pembangunan justru malah menimbulkan polemik yang kontraproduktif.
Oleh karena itu, kata dia, Fraksi PDIP berpandangan perlu untuk menertibkan keberadaan TP2ID, bahkan dibubarkan saja. Mengingat TP2ID juga ditopang oleh anggaran milik rakyat (APBD).
“Kami berharap saudara Bupati Blitar, bisa memberikan penjelasan yang gamblang tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. ***
