(Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan untuk mengendalikan inflasi.
“Sebagai respons cepat dalam mengendalikan harga pangan, pemerintah berupaya memitigasi dampak El Nino melalui upaya stabilisasi pasokan terutama komoditas strategis, seperti beras, guna menjaga kecukupan pasokan dalam negeri,” kata Febrio dalam keterangan resminya, Rabu (1/11).
Hal tersebut dilakukan untuk merespon inflasi di bulan Oktober yang tercatat sebesar 2,56 persen (year on year/yoy), sedikit meningkat dibanding bulan September yang sebesar 2,28 persen (yoy). Kondisi tersebut didorong oleh naiknya inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food.
“Di tengah musim kemarau yang panjang akibat dampak El Nino, produksi pangan secara umum menurun sehingga beberapa komoditas mengalami peningkatan harga seperti beras dan aneka cabai,” ujar Febrio.
Baca Juga: Kinerja Manufaktur Indonesia Konsisten Ekspansif di Tengah Peningkatan Risiko Global
Selain menjaga pasokan pangan, Febrio menyebut kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, dan intervensi harga terus konsisten dilakukan agar ekspektasi inflasi dapat terjaga.
Di sisi lain, Febrio mengatakan inflasi harga diatur pemerintah atau administered price juga tercatat naik tipis menjadi 2,12 persen (yoy) dari angka 1,99 persen (yoy) seiring dengan harga minyak mentah yang masih tinggi. Sementara itu, perlambatan inflasi inti masih berlanjut mencapai 1,91 persen (yoy) dari 2,00 persen (yoy) pada September 2023.
Febrio menekankan APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber, terutama di tengah tekanan yang disebabkan fenomena El Nino saat ini.
“Pemerintah memberikan tambahan perlindungan sosial, antara lain dengan menambahkan bantuan beras hingga akhir tahun 2023 dan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk bulan November-Desember guna menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan,” kata Febrio.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Dampingi Presiden Joko Widodo Beri Arahan Pada Kepala Daerah
Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pemulihan, dan melindungi masyarakat Indonesia dari perubahan global yang masih penuh ketidakpastian. Meskipun masih terdapat tantangan ekonomi global, pemerintah berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen pada tahun 2023 dan 5,2 persen pada tahun 2024.***
