Puluhan tokoh lintas agama pada Kamis, 2 November 2023, memenuhi Aula Buya Hamka, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jl. Proklamasi, Jakarta. (Foto: MPR RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman MPR RI, Puluhan tokoh lintas agama pada Kamis, 2 November 2023, memenuhi Aula Buya Hamka, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jl. Proklamasi, Jakarta. Mereka berada di kantor lembaga yang menaungi beragam ormas Islam itu untuk menggelar ‘Konferensi Press Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina’. Rencananya aksi akbar itu akan digelar di Lapangan Monas pada Hari Minggu, 5 November 2023.
Di antara tokoh masyarakat dan lintas agama yang hadir dalam konferensi press itu adalah Wakil Ketua MPR Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid Lc, MA (HNW), Sekjen MUI Dr. Buya Amirsyah Tambunan, Pendeta Jimmy dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Tokoh Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Teguh Triesna Dewa, serta para tokoh umat Islam lainnya seperti KH. Cholil Nafis, Zaitun Rasmin, Dr. Yusnar Yusuf, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, dan Erick Yusuf.
Dalam konferensi press, HNW menuturkan rencana Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina merupakan bentuk konsistensi dan komitmen bangsa Indonesia yang patuh pada konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, di mana ada amanah untuk menolak penjajahan dan komitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Amanah UUD tersebut menurut HNW ditafsirkan dan dioperasionalkan oleh Presiden Soekarno dengan tegas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan. Lebih khusus dalam masalah Palestina, Soekarno dengan lantang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel terhadap Palestina.
Menurut HNW, penjajahan yang telah dilakukan Israel, membuat Soekarno tidak mau mengundang negara tersebut dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, juga tidak mengundangnya dalam Asian Games Tahun 1962 yang digelar di Jakarta. “Bahkan Presiden Indonesia itu menyatakan selama kemerdekaan belum diberikan kepada Palestina maka selama itu juga Israel adalah penjajah, dan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel”, ungkapnya.
Pada masa Presiden Soekarno berkuasa, kondisi penjajahan atas Palestina belum separah seperti saat ini. Tanah jajahan yang dikuasai saat itu masih 60 persen, namun saat ini Israel sudah menjajah hampir 95 persen tanah Palestina. Kejahatan yang mereka lakukan sejak tahun 1948 telah melahirkan berbagai pelanggaran hukum internasional, tidak melaksanakan resolusi2 DK PBB, serta tragedi2 kemanusiaan dan kejahatan perang.
Misalnya, pada tahun 1969 Israel membakar Masjidil Aqsha, dan belakangan mereka pernah menutup masjid itu sehingga umat Islam tidak bisa datang ke sana. “Bahkan mereka sudah mengubah Masjidil Aqsha sehingga masjid suci itu lebih didominasi menjadi tempat peribadatan umat Yahudi”, ungkap HNW.
Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu menyebut aksi kemanusiaan akbar yang akan digelar pada Hari Minggu 5 November itu merupakan melanjutkan dari peran-peran bersejarah yang telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. “Dibanding pada era Presiden Soekarno dahulu, saat ini Israel lebih luas menjajah tanah Palestina, lebih banyak melanggar HAM dan melakukan kejahatan kemanusiaan, serta lebih parah dalam melanggar hukum internasional”, tegasnya.
Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Israel disebut semakin menjauhkan perdamaian dengn terwujudnya kemerdekaan Palestina dan malah semakin mengekalkan penjajahan Israel. Dari sinilah menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sudah sewajarnya Bangsa Indonesia yang taat konstitusi dan cinta kemanusiaan, mereka dari beragam komponen, baik dari kalangan Muslim dan non-Muslim, kini bersatu padu menggelar aksi akbar solidaritas membela Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel.
HNW bersyukur, aksi yang diprakarsai Prof Din Syamsuddin (mantan Ketum PP Muhammadiyah dan Ketum MUI) tersebut mendapat dukungan dan sambutan dari berbagai kelompok dan ormas keagamaan. “Kami mengundang berbagai kelompok masyarakat dan ormas lintas Agam, dan syukur mendapat sambutan yang baik”, ujarnya. Ormas yang ada mendukung agenda aksi damai. “Rapat hari ini merupakan rapat kesekian kalinya dan kami mendapat dukungan sepenuhnya dari beragam kelompok masyarakat ada dari Pemuda, Mahasiswa, Wanita, Buruh, juga ormas dari seluruh ormas keagamaan”, ungkapnya.
Baca Juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Percepatan Migrasi Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik
Aksi akbar yang akan digelar dikatakan HNW merupakan kelanjutan dari aksi-aksi yang sudah dilakukan. Seperti pada tanggal 28 Oktober sudah ada aksi serupa yang dilakukan di depan kedubes AS, aksi serupa juga dilakukan di berbagai masjid, kampus, kota, bahkan GKSB DPRRI yg diketuai oleh Dr Syahrul Aidi Maazat selenggarakan aksi bela Palestina dalam rapat paripurna DPR.
Semua aksi tersebut untuk memperkuat diplomasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. “Kita apresiasi pemerintah yang sudah konsisten membela Palestina Merdeka dan menuntut Israel menghentikan penjajahan dan kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina/Gaza, agar tegaklah keadilan dan perdamaian”ungkapnya.
Dirinya berharap Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina pada 5 November 2023 bisa berjalan sukses. “Kegiatan aksi sudah mendapat ijin”, ungkapnya. Aksi massa itu disebut akan diikuti tidak kurang dari 2 juta orang. Aksi yang diikuti orang sebanyak itu menurutnya untuk menunjukan Bangsa Indonesia tidak main-main dalam masalah Palestina.
Ditegaskan, sebagaimana tradisi aksi yang sudah biasa dilakukan, aksi yang akan dilaukan merupakan aksi damai. “Karena kita menolak kejahatan Israel maka pastilah kita tidak akan melakukan kejahatatan seperti Israel yang lakukan”, tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut dirinya mengucapkan terima kasih kepada MUI yang telah menjadi panitia inti. “Terima kasih juga kepada berbagai ormas keagamaan termasuk ormas kepemudaan, kewanitaan, dan organisasi buruh”, ucapnya.
Disebut tidak kurang 1 juta massa buruh juga akan datang dalam aksi itu. “Ini akan menjadi pembuktian bahwa Indonesia tidak main-main dalam melaksanakan amanah konstitusi. Juga tidak main-main dengan komitmennya untuk menghadirkan perdamaian dan menolak segala bentuk penjajahan dan kejahatan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Israel atas Palestina/Gaza/Masjid alAqsha”pungkasnya.***
