Kegiatan reses bertajuk “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” di Rumah Makan Bu Titin, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, pada Kamis, 24 April 2025. (Dok. Endro Hermono)
Kediri, serayunusantara.com – Anggota MPR RI Endro Hermono kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan ekonomi dengan menggelar kegiatan reses bertajuk “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” di Rumah Makan Bu Titin, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, pada Kamis, 24 April 2025.
Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah sekaligus harapan mereka terkait kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Endro menyatakan bahwa kegiatan reses bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai wakil rakyat.
“Kami hadir di sini untuk mendengarkan, karena kami sendiri berasal dari rakyat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di tingkat pusat,” tegasnya.
Sejumlah perwakilan guru madrasah menyampaikan perlunya peningkatan tunjangan dan perlindungan kerja, terutama bagi tenaga pendidik di daerah.
“Kualitas pendidikan tidak bisa lepas dari kesejahteraan guru madrasah. Jika guru sejahtera, proses belajar-mengajar akan lebih optimal,” ujar salah seorang peserta.
Baca Juga: Endro Hermono Sampaikan Pentingnya Pengelolaan Ruang Laut kepada Masyarakat Blitar
Endro menanggapi dengan menyatakan bahwa isu ini telah menjadi salah satu fokus perjuangannya di parlemen. “Ini selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kami sedang mendorong revisi sejumlah regulasi untuk memastikan hak-hak guru terpenuhi,” jelasnya.
Pelaku usaha mikro dan petani setempat meminta adanya akses permodalan yang lebih mudah serta bantuan pemasaran produk lokal.
Endro menekankan bahwa konsep ekonomi kerakyatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang pro-rakyat kecil, seperti, reformasi sistem distribusi agar petani dan produsen lokal mendapat harga yang adil.
Kemudian penguatan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian desa. “Keadilan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan, tapi juga tentang bagaimana seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (serayu)
