Bupati Blitar Rini Syarifah saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025, di Kantor Bupati Blitar, Selasa (13/2/2024). (Foto: Achmad Zunaidi/Serayu Nusantara)
Blitar, serayunusantara.com – Bupati Blitar Rini Syarifah secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025, di kantornya Jalan Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro, Selasa (13/2/2024).
Kegiatan Forum konsultasi publik ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanah peraturan menteri dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 dan menindaklanjuti instruksi menteri dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.
Selain itu, menurut Bupati Blitar yang akrap disapa Mak Rini, bahwa kegiatan ini juga merupakan agenda tahunan dalam rangka proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 secara partisipatif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjaring aspirasi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Sehingga, pembangunan di wilayah masing-masing daerah dapat terpenuhi secara optimal. Untuk itu, saran masukan dari instansi maupun lembaga terkait serta kelompok atau organisasi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Soal isu tentang penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas SDM, penanganan stunting, ketahanan pangan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan peningkatan daya saing sektor unggulan masih menjadi fokus pembangunan.
Tambah lagi, percepatan pembangunan Pansela dan jalan sirip Pansela juga akan menjadi agenda pembangunan di sektor infrastruktur, selain agenda reformasi Birokrasi, pengurangan risiko bencana, dan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di tahun 2025 mendatang.
Kemudian Mak Rini menegaskan, untuk mempedomani RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Rancangan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, maka rancangan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025, dengan tagline ‘Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah’.
“Tema ini dijabarkan melalui 5 prioritas pembangunan. Yakni, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan percepatan pengentasan kemiskinan, meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan penguatan manajemen distribusi barang, penguatan e-Government dan pelayanan publik, dan pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup,” kata dia.
Baca Juga: Polres Blitar Kota Gelar Apel Pasukan Hadapi Pelaksanaan Pemilu 2024
Pada kesempatannya pula, ia berharap kepada seluruh komponen pemangku kepentingan pembangunan yang hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran guna dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (bottom-up planning) yang akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (top down planning) melalui adanya sinkronisasi dan sinergitas antar program.
Di samping itu, kegiatan ini diharapkan pula mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab berbagai permasalahan pembangunan. Dapat memberdayakan dan membangkitkan partisipasi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menjadi prioritas, sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, daya saing, dan kemandirian daerah.
Untuk itu, organisasi perangkat daerah (OPD) di himbau agar dapat saling berkolaborasi, bergerak selaras dan mengintegrasikan berbagai program pembangunan untuk mencapai berbagai target pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dunia usaha, NGO, dan lain sebagainya.
“Setiap tahun kita menyusun perencanaan, namun saya berharap kegiatan ini bukan menjadi kegiatan rutin semata, karena perencanaan yang berkualitas akan menjadi panduan kita untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang berkualitas itu sendiri perlu didukung dengan data dan informasi yang valid dan mutakhir. Untuk itu saya ingatkan, kelola data dan informasi dengan baik, gunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan,” tandas Mak Rini.
“Saya juga menghimbau kepada seluruh kepala OPD untuk memaksimalkan potensi dana perimbangan yang bisa kita raih. Mari kita sinergikan rencana kerja kita dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga, sehingga berbagai program pembangunan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan dukungan pendanaan di luar APBD,” tambahnya.
Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun, Bupati Rini Ajak Seluruh Pihak Bersinergi Bangun Kabupaten Blitar
Bupati Blitar perempuan pertama ini menyebutkan beberapa capaian kinerja indikator makro Kabupaten Blitar di tahun 2023 adalah sebagai berikut; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 tercatat sebesar 72,84 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 72,06 atau naik sebesar 0,59 poin dibanding Tahun 2022.
Sedangkan tingkat kemiskinan tahun 2023 kembali berhasil diturunkan ke level 8,69 persen dibanding Tahun 2022 dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,35 persen dan nasional sebesar 9,36 persen.
Sementara itu, indeks Gini tahun 2023 tercatat sebesar 0,360, lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur sebesar 0,387 dan Nasional sebesar 0,388. “Dimana, tingkat pengangguran tahun ini dapat diturunkan dari 5,45 persen menjadi 4,91 persen, meskipun sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur namun capaian ini lebih rendah dibanding nasional sebesar 5,32 persen,” pungkasnya.
Kegiatan ini melibatkan Forkopimda, Kepala Bakorwil III Malang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar; Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar; Camat, Direktur BUMD, Asosiasi Profesi dan Usaha se-kabupaten Blitar dengan narasumber dari Universitas Trunojoyo, Tri Pitono Adiprabowo. (adv/kmf/jun)
