Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam Forum Diskusi Penguatan Kerja Sama Mendukung Program Kelautan dan Ruang Laut yang berlangsung di Yogyakarta beberapa waktu lalu. (Foto: KKP RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman KKP RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) tengah menjajaki skema kerja sama dengan berbagai mitra untuk mencari biaya alternatif dalam mewujudkan program prioritas ekonomi biru.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam Forum Diskusi Penguatan Kerja Sama Mendukung Program Kelautan dan Ruang Laut yang berlangsung di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, kerjasama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
Peluang kerjasama ini terbuka untuk berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, Pemda, Perguruan Tinggi, LSM, organisasi profesi serta peran aktif pada kerja sama luar negeri, lembaga PBB dan organisasi internasional lainnya.
“Saat ini Ditjen PKRL menjadi penanggung jawab tiga program ekonomi biru. Ini menggambarkan peran strategis dalam mengawal ekologi untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan,” terang Victor.
Senada dengan Victor, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanti menjelaskan bahwa pembiayaan alternatif tidak harus bersumber dari APBN atau hutang namun terdapat sumber lain untuk pelaksanaan pembangunan.
Baca Juga: KKP Pastikan Stok Ikan Aman Selama Ramadan dan Lebaran
“Global Environment Facility (GEF) contohnya, merupakan salah satu opsi mekanisme alternatif pendanaan di luar APBN yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian program ekonomi biru KKP,” jelasnya.
Lebih lanjut Laksmi menyebutkan, Indonesia berperan aktif di berbagai forum global dan meratifikasi perjanjian lingkungan yang memandatkan mekanisme pendanaan global dan GEF menjadi mekanisme pendanaan pertama untuk lingkungan hidup.
“Saat ini KKP telah menghasilkan tiga proposal GEF-8 dan satu proposal baru untuk mendukung Coral Bond. Selain alokasi The System of Transparent Allocation of Resouces (STAR), ada alokasi pendanaan lain seperti International Water alokasi pendanaan dan Chemical & Waste yang dapat dieksplorasi KKP sebagai sumber pendanaan kegiatan yang mendukung program strategis,” pungkasnya.
Pada forum diskusi tersebut selain pendanaan global, juga didorong perlunya memanfaatan lembaga National Trust Fund untuk menghimpun potensi dana perwakilan yang masih besar dalam mendukung program prioritas.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.***
