Wamenkeu Suahasil Nazara menghadiri Governor Business Roundtable, salah satu agenda dalam The 2024 AIIB Anuual Meeting di Uzbekistan. (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menghadiri Governor Business Roundtable, salah satu agenda dalam The 2024 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anuual Meeting di Uzbekistan pada Rabu (25/09). Forum tersebut dihadiri oleh para Governor atau pemimpin dari negara anggota yang bertujuan membahas isu-isu terkait infrastruktur, investasi, dan pembangunan berkelanjutan di Asia. Forum ini menjadi platform diskusi serta berbagi pengalaman dan best practice dari para pemimpin yang hadir.
“Tahun ini, AIIB melalui Governor Business Roundtable meminta masukan dari para Governor negara anggota mengenai dua topik yakni (1) pelaksanaan Strategi Korporasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan negara-negara anggota; (2) pemanfaatan dan pengembangan toolbox untuk membantu melayani negara-negara anggota secara lebih luas,” ungkap Wamenkeu dalam forum.
Pada tahun 2021, Dewan Direksi AIIB telah menyetujui Strategi Korporasi pertama AIIB untuk 2021-2030 yang di dalamnya mendefinisikan misi AIIB sebagai “Pembiayaan Infrastruktur Masa Depan”. Ada empat fokus di dalamnya yakni (1) Infrastruktur Hijau, (2) Konektivitas dan Kerjasama Regional, (3) Infrastruktur yang didukung Teknologi, dan (4) Mobilisasi Modal Swasta.
“Saat ini sudah memasuki paruh kedua periode pelaksanaan Strategi Korporasi AIIB. Saya berpendapat bahwa ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan refleksi progres dan identifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Keempat fokus tersebut di atas juga masih relevan dengan kondisi saat ini. Komitmen AIIB terkait infrastruktur hijau sudah baik dan mencapai 50% dari target portofolio investasi. Namun, AIIB masih perlu mendorong pelaksanaan dari ketiga fokus lainnya,” jelas Wamenkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Wamenkeu juga menyampaikan empat rekomendasi untuk AIIB. Pertama, sejalan dengan rekomendasi Capital Adequacy Framework G20, Wamenkeu mendorong AIIB untuk mengoptimalkan neraca keuangannya dan mengubah aset kas menjadi aset pinjaman investasi dan mereformasi operasionalnya agar lebih efektif.
Kedua, AIIB juga perlu melakukan upaya yang lebih kuat untuk mempercepat dan memperluas program melalui proyek pipeline multi-year untuk untuk mendukung prioritas pengembangan negara anggota yang selaras dengan empat fokus area AIIB.
Ketiga, dalam merancang program bagi suatu negara, AIIB memerlukan konsultasi intensif dengan negara itu. Dengan demikian, akan sangat penting bagi AIIB untuk membuka kantor perwakilan di negara anggota dalam memperkuat hubungan dan meningkatkan efektivitas operasional.
“Terakhir, AIIB perlu melakukan reformasi untuk memberikan pinjaman yang lebih terjangkau dan lebih kompetitif dibandingkan dengan multilateral development bank lainnya dan tentunya lebih kompetitif di pasar,” pungkas Wamenkeu.***
