Wamen PPPA Veronica Tan dalam acara ODA Project Brief MoGEF Dissemination of the 2020 – 2024 Project Result. (Foto: KemenPPPA RI)
Bandung, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan/ Ministry of Gender Equality of Family Republic of Korea (MoGEF) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme hibah Official Development Assistance (ODA) dengan menggandeng Sekolah Perempuan (Jawa Barat), telah memberdayakan lima ribu lebih perempuan rentan dan penyintas kekerasan yang dimulai sejak tahun 2020 dan akan berakhir tahun 2024.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kerja sama hibah ODA. Official Development Assistance (ODA) yang didukung Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan (MoGEF). Proyek hibah ini menurut Wakil Menteri PPPA telah memberi dampak signifikan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
“Pemberdayaan perempuan merupakan elemen kunci dalam mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Melalui pelatihan vokasional Sekolah Perempuan yang didukung oleh pendanaan Hibah MoGEF Korea Selatan, ribuan perempuan khususnya yang masuk dalam kategori rentan dan penyintas kekerasan di Jawa Barat, telah mendapatkan kesempatan untuk memperkuat kemampuan mereka di bidang ekonomi, kewirausahaan, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, perempuan bukan hanya menjadi motor penggerak keluarga, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Saya sungguh berharap program Sekolah Perempuan terus berlanjut,” ujar Wakil Menteri PPPA dalam acara Official Development Assistance (ODA) Project Brief MoGEF Dissemination of the 2020 – 2024 Project Result, pada Selasa (26/11).
Wakil Menteri PPPA menyatakan sinergi yang terjalin selama lima tahun pelaksanaan hibah MoGEF antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha menjadi modal utama untuk memperluas dampak program ini. Wakil Menteri PPPA optimis Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam melanjutkan pemberdayaan perempuan yang lebih luas di tingkat nasional.
“Saya ingin mendorong kepada para perempuan hebat untuk menunjukkan potensi terbaik kalian karena ketika perempuan berdaya, kita tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga menciptakan solusi bagi berbagai permasalahan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, serta pekerja anak. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan ini, demi masa depan yang lebih cerah bagi kita semua. Semoga sinergi ini dapat terus berkembang dan menginspirasi kita semua untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang lebih baik di Indonesia,” ujar Wakil Menteri PPPA.
Baca Juga: Menteri PPPA Kunjungi Keluarga Korban Perundungan di Subang dan Pastikan Proses Hukum Berjalan
Berbicara terkait kolaborasi dan sinergi, Wakil Menteri PPPA pada kesempatan ini menyampaikan bahwa Kemen PPPA saat ini tengah mengembangkan program Ruang Bersama Merah Putih (RBMP) sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor. RBMP bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Ruang ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman hak-hak perempuan serta memperkuat ketahanan keluarga.
“Kolaborasi bersama seperti layaknya Sekolah Perempuan dengan dukungan MoGEF, diharapkan dapat pula diwujudkan pada Ruang Bersama Merah Putih. Dalam pembangunan bangsa, perempuan bukan hanya objek penerima manfaat, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan Indonesia dapat mengakses hak-haknya secara setara dan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Asta Cita misi Presiden dimana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian integral dari visi pembangunan Indonesia,” kata Wakil Menteri PPPA.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyampaikan program kolaborasi antara Kemen PPPA, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan langkah nyata untuk memperkuat pemberdayaan perempuan pada bidang kewirausahaan dan pelatihan kejuruan.
“Jawa Barat dengan populasi terbesar di Indonesia, yang penduduknya hampir 50 juta jiwa memiliki tantangan besar dalam memastikan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Maka dari itu, kehadiran ODA Project MoGEF 2024 sangat membantu, karena telah memberikan pelatihan kejuruan di berbagai bidang seperti memasak, kecantikan, pertanian, IT dan e-commerce. Saya bangga proyek bersama ini meski tadinya hanya menargetkan 980 perempuan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tapi ternyata melebihi target hingga 5000 warga. Semoga dari desiminasi ini dapat menjadi bahan untuk menyusun langkah strategis, agar program-program serupa dapat terus dilanjutkan, diperluas, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masa depan,” ujar Bey Machmudin.
Director of International Cooperation, MoGEF Korea Selatan, Jeong Hoe-Jin yang turut hadir juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas keberhasilan proyek ini sehingga dapat berlangsung dengan baik sampai tahun terakhir.
Baca Juga: Kemen PPPA: Bijak Bermedia Sosial Bantu Tekan Potensi Terjadinya KBGO pada Perempuan dan Anak
”Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia sampai dengan tahun terakhir proyek ini. Bisa membagi kinerja dan waktu bersama-sama sangat berarti bagi kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan Kemen PPPA serta pihak DoRun DoRun (NGO Korea) dan instansi terkait lainnya yang sudah bekerjasama selama 5 tahun terakhir. Kami berharap program pendidikan vokasi yang telah dirintis, seperti aplikasi pelatihan kejuruan berbasis seluler dan dukungan bagi usaha kecil perempuan, dapat terus dipertahankan dan diperluas di Indonesia,” ujar Jeong Hoe-Jin.
Hal senada juga disampaikan Principal Manager dari DoRun DoRun, Republik Korea, Sun A WON. Ia berharap keberhasilan proyek ini dapat menjadi model inovatif untuk program pemberdayaan perempuan lainnya di tingkat nasional dan internasional.
“Dengan kolaborasi yang kuat, pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan dukungan terhadap kesetaraan gender dan kemandirian perempuan secara sistematis. Perjalanan lima tahun ini penuh tantangan, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Kami yakin dampaknya akan terus berlanjut demi menciptakan masyarakat yang lebih setara,” ujar Sun A WON.
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, seperti Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya; Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Rini Handayani; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar, Siska Gerfianti dan jajaran pemerintah provinsi Jawa Barat.***
