Blitar, serayunusantara.com – Setahun kepemimpinan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menghadirkan dua realita yang kontras. Di satu sisi, Pemerintah Kota Blitar mencatat sekitar 70 penghargaan dari berbagai sektor. Di sisi lain, pemerintah daerah harus menghadapi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga mendekati 80 persen yang berdampak pada penyesuaian sejumlah program. Dua fakta ini mengemuka dalam forum “NGOPI Ramadan – Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Kota Blitar: Antara Harapan, Realita, dan Tantangan 5 Tahun ke Depan” yang digelar di Taman Plaza Monumen PETA, Minggu (1/3/2026) malam.
Forum yang dikemas dalam suasana dialog terbuka itu dihadiri jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat, komunitas, insan pers, serta disiarkan melalui Radio Mahardhika Live. Kegiatan tersebut menjadi ruang evaluasi publik atas perjalanan satu tahun pemerintahan, sekaligus ajang penyampaian capaian dan tantangan ke depan.
Dalam pemaparannya, Mas Wali menyebut sekitar 70 penghargaan yang diraih mencakup berbagai bidang, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, lingkungan hidup, hingga inovasi tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bentuk pengakuan atas kinerja kolektif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
“Penghargaan ini lahir dari kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Namun refleksi setahun ini tidak hanya berbicara soal capaian. Tantangan fiskal menjadi sorotan penting dalam diskusi tersebut. Pemangkasan APBD yang mendekati 80 persen memaksa pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor. Sejumlah program yang bersifat pendukung dan kegiatan sosial harus mengalami penyesuaian, termasuk pengurangan skala pelaksanaan dan prioritas anggaran.
Baca Juga: Mas Ibin Sebut BTC Jadi Ruang Produksi Gen Z untuk Dorong Ekspor Produk Lokal Blitar
Kondisi itu menghadirkan pertanyaan publik tentang keseimbangan antara capaian administratif dan realitas pelayanan di lapangan. Deretan penghargaan menunjukkan performa birokrasi yang diakui secara nasional, tetapi ruang fiskal yang menyempit menjadi ujian tersendiri dalam memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kota Blitar menyatakan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik tetap menjadi prioritas utama. Strategi yang ditempuh antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta penguatan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Mas Wali menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Ia menyebut efisiensi sebagai momentum untuk mempertegas skala prioritas dan meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Refleksi satu tahun ini pada akhirnya menggambarkan dinamika pemerintahan yang tidak hitam-putih. Di satu sisi, capaian penghargaan memperlihatkan pengakuan atas kinerja birokrasi. Di sisi lain, tekanan anggaran menuntut ketelitian dalam pengambilan kebijakan dan konsistensi dalam implementasi. Dua realita tersebut menjadi wajah perjalanan tahun pertama pemerintahan Kota Blitar sekaligus tantangan menuju tahun-tahun berikutnya.(San)
