Surabaya, serayunusantara.com – Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur didemo oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Kajian Strategis Indonesia (PKSI), Rabu, 14 Januari 2026 terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran perjalanan Dinas dan pengadaan tahun anggaran 2024-2025.
“Untuk menyuarakan persoalan ini, kita demo di dua tempat hari ini. Pertama di depan Kantor Gubernur dan kedua di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Isu yang kita suarakan adalah berkaitan dengan dugaan pemotongan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan oleh kepala dinas Tahun Anggaran 2024-2025 Hingga 20% untuk memperkaya diri sendiri,” buka Hafidz dalam sesi wawancara.
Pusat Kajian Strategis Indonesia mencium bau tidak sedap dari lingkungan dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dugaan-dugaan korupsi dengan berbagai modus operandi diduga bocor dari internal dinas sendiri.
“Sebelumnya PKSI tidak pernah turun aksi, kita hanya organisasi yang berbasis kajian dan diskusi. Tapi mendengar kasus ini kita tergugah untuk turun karena bagi kami ini sudah keterlaluan. Kadis diduga tidak hanya memakan hak rakyat tapi juga hak karyawan yang lain. Ini dosa besar dan harus diketahui oleh ibunda Gubernur dan APH, karena diduga operasi dugaan pemotongan perjalanan dinas ini dibungkus dengan nama Gubernur oleh yang bersangkutan,” tegas Hafiz
Baca Juga: Menghidupkan Kembali Kejayaan Masa Lalu: Pesona Wisata Kota Tua Surabaya yang Kian Memikat Wisatawan
Selain dua isu itu, PKSI juga menyorot soal proyek pembangunan gedung yang tidak selesai tapi serah terimakasih kemudian tambal ke anggaran tahun berikutnya.
“Ini Dinas memang harus segera diperikasa oleh kejati, karena beberapa proyek diduga tidak selesai sampai 75% tapi sudah diserah terimakasih, kemudian ditambal sulam dengan anggaran tahun berikutnya. Sekali lagi ini kejahatan terselubung dan harus disikapi. Oleh karena itu, kita pastikan akan turun lagi untuk demo jilid II minggu depan, agar persoalan ini benar-benar diatensi oleh Gubernur dan APH, supaya kadis Perkebunan dipecat dan diperiksa,” tutup Hafiz. (ke/ha)
