Jakarta, serayunusantara.com – Pemerintah terus menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara legal, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.
Baca Juga: Dedikasi Prajurit Asal Selayar Bertugas di Papua, Wujud Pengabdian dan Persaudaraan
Sementara itu, Gubernur Dominggus menyampaikan sejumlah dinamika di Papua Barat, termasuk aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat yang berkembang di berbagai wilayah seperti aliran sungai, lereng, hingga kawasan perbukitan. Aktivitas ini dinilai memiliki potensi ekonomi besar, namun juga menghadapi tantangan terkait legalitas, tata ruang, kehutanan, serta perlindungan masyarakat adat.
Isu tersebut menjadi perhatian bersama yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri telah menyiapkan sejumlah regulasi turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus, meski implementasinya masih memerlukan percepatan, terutama dalam hal teknis dan koordinasi lintas kementerian.
Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, seperti sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta tata ruang, guna memastikan kejelasan kebijakan dan percepatan implementasi di lapangan.
Selain membahas isu pertambangan rakyat, pertemuan juga menyoroti kondisi ekonomi Papua Barat yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat mencapai 6,46 persen, didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan.
Pemerintah menilai potensi sumber daya alam di Papua Barat perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (San)
