Blitar, serayunusantara.com – Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, perhatian masyarakat tertuju pada kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digaungkan oleh pemerintah pusat. Namun hingga kini, pelaksanaan program tersebut di Kota Blitar belum memiliki kejelasan.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, mengungkapkan bahwa belum ada kepastian waktu terkait realisasi program tersebut.
“Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi kapan program MBG ini akan mulai dilaksanakan,” ujar Agus Zunaidi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Blitar, Senin (7/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa program MBG ini melibatkan banyak elemen dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta daerah.
Menurut Agus, kebutuhan anggaran untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di Kota Blitar diperkirakan mencapai angka yang cukup besar. “Kalau dihitung-hitung, kebutuhan anggarannya sekitar Rp30 miliar per tahun. Itu mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, termasuk juga untuk ibu hamil,” terangnya.
Program MBG ini diharapkan menjangkau seluruh institusi pendidikan, baik di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Agus mengatakan, Jangan sampai hanya sebagian yang dapat, ini harus merata. Karena itu penting agar dinas terkait terus menanyakan ke pemerintah pusat, kapan agenda ini bisa dimulai di Kota Blitar.
DPRD Kota Blitar, lanjut Agus, tidak tinggal diam menghadapi ketidakpastian ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif jika sewaktu-waktu pelaksanaan MBG dimulai. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar dari APBD.
“Ini kami siapkan untuk ‘njagani’, sewaktu-waktu program itu benar-benar dilaksanakan, dan anggarannya membutuhkan bantuan dari APBD,” ungkapnya.
Baca Juga: Geger Penemuan Mayat Perempuan Bertato di Jalan Raya Popoh Blitar
Agus juga menekankan pentingnya kesiapan di tingkat daerah, agar tidak tergagap saat pemerintah pusat mulai menggulirkan program. “Kita jangan sampai kaget. Kalau pusat bilang mulai besok, kita harus sudah punya pegangan, minimal dari segi anggaran awal,” ujarnya.
DPRD berharap Pemerintah Kota Blitar, terutama dinas-dinas teknis yang terkait, terus aktif melakukan komunikasi dan lobi ke kementerian. “Harapan kami, Dinas Pendidikan dan Dinas terkait lainnya, bisa terus mendorong agar ada kejelasan. Kalau bisa, jangan hanya menunggu, tapi proaktif bertanya ke atas,” kata Agus.
Di akhir wawancara, Agus menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung program MBG karena manfaatnya sangat besar bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat.
“Program ini sangat baik, dan kami di DPRD Kota Blitar terutama di Komisi I pasti akan mendukung penuh. Tapi ya itu, dengan catatan yang harus diperhatikan, yakni pelaksanaannya harus jelas dan merata,” pungkasnya. (Adv/dprd)
