Jakarta, serayunusantara.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Pernyataan ini disampaikan secara daring saat pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Senin (6/4/2026).
Bima Arya mengingatkan, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota bertanggung jawab memastikan program MBG berjalan sesuai target. “Sudah ada Surat Edaran (SE) Mendagri agar kepala daerah ikut mengawal MBG, serta melaporkannya per tiga bulan sekali,” ujarnya.
Baca Juga: Menu MBG Dikeluhkan Tak Layak, Wali Kota Malang Bakal Evaluasi dan Panggil Seluruh Pengelola SPPG
Instruksi ini bertujuan agar program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dapat terealisasi secara maksimal.
Selain pengawasan, Wamendagri menekankan pentingnya memperkuat ekosistem MBG dengan memprioritaskan bahan pangan lokal. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan pangan tidak selalu harus didatangkan dari luar daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan suplai seiring bertambahnya unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bima Arya menekankan tata kelola yang menyeluruh, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga pengelolaan limbah dapur. “Tak hanya sebatas mencegah keracunan makanan, tapi juga pendataan penerima manfaat harus akurat dan tepat sasaran, baik menyasar pelajar sampai ibu hamil dan menyusui,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Bojonegoro Perkuat Standar Higiene SPPG Demi Optimalisasi Program MBG
Program MBG nantinya juga akan terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang berperan sebagai penyalur utama bahan makanan.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menjalankan Program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI. Data terkini menunjukkan MBG di Kepri telah menyerap 9.037 tenaga kerja yang tersebar di 204 SPPG di tujuh kabupaten/kota.
Selain itu, penerima manfaat program telah mencapai 85,34 persen atau sebanyak 516.149 orang.
Saat ini, Pemprov Kepri fokus mempercepat pembangunan SPPG di pulau-pulau terluar untuk menjamin pemerataan program ke seluruh wilayah kepulauan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan koperasi setempat. (San)
