Beijing, serayunusantara.com – Pemerintah Republik Rakyat China secara resmi memperkenalkan draf Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030), sebuah dokumen visi strategis yang menandai era baru dalam sejarah pembangunan ekonomi Tiongkok.
Melalui rencana ini, Beijing secara eksplisit mengalihkan haluan dari pertumbuhan kuantitas yang cepat menuju penguatan apa yang mereka sebut sebagai “Kekuatan Produktif Kualitas Baru” (New Quality Productive Forces) untuk membangun fondasi “Ekonomi Benteng” (Fortress Economy) yang tahan banting.
Dalam laporan kerja pemerintah yang dipresentasikan pada pertemuan ‘Dua Sesi’ di Beijing, China menetapkan target pertumbuhan ekonomi (PDB) tahunan di kisaran 4,5% hingga 5,0%.
Meskipun angka ini merupakan target terendah sejak tahun 1991, para pemimpin China menekankan bahwa penurunan ini adalah langkah sadar untuk memprioritaskan fleksibilitas dan keamanan nasional di tengah gejolak geopolitik global yang meningkat.
Salah satu pilar utama strategi ini adalah upaya agresif untuk menghilangkan ketergantungan pada teknologi asing, terutama dalam sektor semikonduktor canggih dan Kecerdasan Buatan (AI). Beijing berambisi menjadikan AI bukan sekadar hiburan konsumen, melainkan sebagai “tulang punggung industri” yang terintegrasi ke dalam manufaktur dan logistik untuk mengatasi tantangan berkurangnya tenaga kerja di masa depan.
Presiden China, Xi Jinping, memberikan instruksi tegas kepada jajaran pemerintah daerah untuk memperlancar transisi ini dengan merobohkan hambatan birokrasi yang ada.
“Pemerintah daerah harus mempelajari situasi baru, menyelesaikan masalah baru, dan menghapus hambatan institusional serta struktural yang membatasi kekuatan produktif kualitas baru,” tegas Xi Jinping sebagaimana dikutip dari kantor berita Xinhua.
Baca Juga: Menggeser Dominasi Global: Fenomena Drama China Kini Mulai Digemari Semua Kalangan di Indonesia
Di sektor energi, China mengejar ambisi besar untuk menggandakan pasokan energi non-fosil dalam sepuluh tahun ke depan, termasuk target kapasitas pembangkit listrik nuklir mencapai 110 GW pada tahun 2030. Meski demikian, Beijing tetap mempertahankan batu bara sebagai “pemberat” (ballast) atau cadangan strategis untuk menjaga stabilitas jaringan listrik nasional.
Yao Zhe, penasihat kebijakan global di Greenpeace East Asia, menyoroti betapa krusialnya keberhasilan transisi energi ini bagi ambisi iklim China.
“Seberapa cepat intensitas karbon berkurang sangat bergantung pada berapa banyak energi terbarukan yang dapat dipasok,” ujar Yao Zhe sebagaimana dikutip dalam laporan Carbon Brief.
Baca Juga: Menggeser Dominasi Global: Fenomena Drama China Kini Mulai Digemari Semua Kalangan di Indonesia
Secara internasional, China tidak lagi melihat isu perubahan iklim sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai alat untuk memperkuat pengaruh globalnya. Beijing memposisikan teknologinya, seperti kendaraan listrik (EV) dan panel surya, sebagai “barang publik global” yang terjangkau bagi negara-negara berkembang.
Dr. Rebecca Nadin, direktur Centre for Geopolitics of Change di ODI Global, memberikan analisisnya terkait kesiapan investasi China dalam dominasi pasar teknologi bersih ini.
“Beijing siap menggelontorkan investasi ke sektor-sektor ini untuk memperkuat pangsa pasar global, lapangan kerja, dan pengaruh teknologi,” ungkap Dr. Rebecca Nadin kepada Carbon Brief. (Ko)
