Tulungagung, serayunusantara.com – Asosiasi Mahasiswa Tulungagung Indonesia (AMTI) menggelar aksi simbolik di Tugu Bundaran TT, Ahad, 31 Agustus 2025.
Aksi itu sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan fungsi legislatif daerah, dugaan penyelewengan pajak, dan meningkatnya tindakan represif aparat terhadap warga yang menyuarakan pendapat.
Puluhan mahasiswa turun ke jalan dengan membawa spanduk dan banner berisi pesan protes, seperti:
1. mempertanyakan fungsi DPRD dalam keberpihakan kebijakan kepada rakyat kecil
2. penjegahan penyelewengan pajak rakyat oleh pemerintah daerah Tulungagung
3. APH stop brutalisme dan menjamin perlindungan hak berpendapat di muka umum
AMTI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap carut-marutnya pengelolaan kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Baca Juga: Mahasiswa AMTI Bentangkan Banner, Ada Apa dengan Tulungagung Soroti Korupsi dan Penegakan Hukum
Aksi dilakukan secara damai tidak ada tindakan anarkis. Selain itu, Ketua AMTI Roy Wahid memberikan pernyataan sikap resmi yang berisi tuntutan pembebasan aktivis yang ditangkap, penghentian represi aparat, evaluasi kinerja PEMDA dan DPRD, transparansi anggaran, serta jaminan perlindungan hak konstitusional warga.
Begitupun juga telah disampaikan Koordinator aksi FR menegaskan bahwa tindakan represif dan tertutupnya pengelolaan anggaran daerah telah mencederai prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
AMTI menilai DPRD tidak menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah, sehingga berpotensi melanggengkan praktik penyalahgunaan wewenang dan pengabaian aspirasi masyarakat kecil.
“Ini bukan sekadar aksi, ini pengingat bahwa rakyat masih peduli dan menuntut keadilan kepada rakyat kecil,” ujarnya.
Baca Juga: Mahasiswa AMTI Bentangkan Banner Ada Apa dengan Tulungagung Soroti Korupsi dan Penegakan Hukum
Aksi simbolik ini juga diwarnai dengan duduk melingkar, sebagai simbol bahwa rakyat akan terus mengawal jalannya pemerintahan meskipun suara mereka kerap diabaikan.
Spanduk dan poster yang dibawa peserta aksi menggambarkan keresahan yang selama ini dirasakan warga: soal pengelolaan pajak yang tak transparan, peran legislatif daerah yang tak kunjung jelas, dan mencegah aparat penegak hukum agar tidak represif terhadap demonstrasi sipil.
Harapannya, gerakan ini akan terus berlanjut hingga ada tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah. (Serayu)
