Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. (Foto: Dok/man/DPR RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman DPR RI, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyayangkan anggaran penanganan stunting digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Ia mengatakan, anggaran stunting yang disusun oleh Pemda seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi merupakan contoh penyusunan anggaran keliru dan kurang tepat.
“Artinya, jangan sampai lebih besar pasak dari pada tiang, tidak pas jika pembiayaan proses pendistribusian program lebih besar biayanya dari pada tujuan program itu dilaksanakan, goalnya tidak akan dapat kalau mekanismenya tetap seperti itu,” kata Nurhadi kepada wartawan, Jumat (16/6/2023).
Diketahui, Presiden Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
Politisi Partai NasDem ini menuturkan, kalau konteksnya tentang stunting, sudah benar petunjuk dari Jokowi, dimana 80 persen harus diwujudkan berupa bantuan protein seperti ikan, daging dan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan anggaran rapat dan perjalanan dinas yang dibesarkan.
Ia mengatakan, bila politik anggaran ini dijalankan dengan benar, maka problem stunting akan segera terurai, pun demikian dengan orientasi program lain dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Baca Juga: Komisi X DPR RI Apresiasi Kontingen Indonesia Hattrick Juara Umum ASEAN Para Games
Mengingat, target pemerintah untuk menghilangkan stunting di tahun 2024 sepertinya sulit tercapai jika memang benar terjadi penyelewengan anggaran stunting.
“Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, atau untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di Negara kita yang salah satunya adalah stunting,” tegas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting.
“Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.
“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi. (ann/aha)
