Blitar, serayunusantara.com – Kinerja PT BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) menunjukkan tren pemulihan signifikan sejak restrukturisasi manajemen pada 2022. Setelah sempat dibayangi beban kerugian di tahun-tahun sebelumnya, bank milik daerah itu kini mencatatkan kinerja positif, baik dari sisi tata kelola maupun keuangan.
Direktur Utama BPR Penataran, Sahrial Amri, S.T., menyatakan bahwa transformasi kelembagaan dilakukan secara menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat fondasi bisnis.
Menurutnya, saat ini perseroan telah beroperasi secara penuh dengan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta didukung struktur kepemilikan yang kuat, di mana lebih dari 80 persen saham dikuasai Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).
“Sejak 2022 kami melakukan pembenahan total, mulai dari perombakan jajaran pengurus, penyempurnaan standar operasional prosedur, hingga relokasi kantor pusat dari Tulungagung ke Blitar agar lebih dekat dengan basis pasar utama,” ujar Sahrial dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).
Baca Juga: Refleksi Kepemimpinan Kabupaten Blitar: Akselerasi Infrastruktur dan Target Atlet Go International
Tak hanya itu, perseroan juga memperkuat layanan berbasis digital melalui peluncuran aplikasi PASku by BPR Penataran. Inovasi tersebut diklaim sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing di tengah percepatan transformasi perbankan digital.
Upaya pembenahan itu berbuah pengakuan di tingkat nasional. Pada ajang TOP BUMD Award 2025 yang digelar Majalah Top Business bersama PT Madani Solusi Internasional, BPR Penataran berhasil meraih predikat Bintang 4, naik satu tingkat dari capaian Bintang 3 pada tahun sebelumnya.
Penghargaan tersebut diberikan kepada BUMD yang dinilai unggul dalam aspek kinerja, inovasi, serta tata kelola perusahaan secara independen dan objektif.
Dari sisi keuangan, laporan per Desember 2025 menunjukkan lonjakan kinerja yang cukup tajam. BPR Penataran membukukan laba bersih sebesar Rp1,8 miliar. Capaian itu sekaligus menutup akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1,7 miliar, sehingga perseroan berhasil membalikkan posisi keuangan menjadi surplus sekitar Rp100 juta.
Meski demikian, manajemen memastikan belum akan menyetorkan dividen untuk tahun buku 2025. Amri menjelaskan, laba yang diperoleh akan difokuskan untuk memenuhi ketentuan terbaru OJK terkait pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
“Secara kinerja kami sudah positif dan sehat. Namun, kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi seluruh regulasi, termasuk kewajiban CKPN. Setelah struktur permodalan semakin kuat, barulah dividen dapat kami salurkan secara optimal sebagai kontribusi terhadap PAD,” tegasnya.
Baca Juga: Obati Rindu Kampung Halaman, Mahasiswi di Blitar Pilih Masak Menu Rumahan untuk Berbuka
Penguatan modal juga datang dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang pada 2024 menyuntikkan tambahan modal sebesar Rp2,4 miliar sebagai bagian dari program penyehatan bank. Sinergi tersebut diperluas dengan penunjukan BPR Penataran sebagai bank penyalur gaji bagi 4.396 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Blitar, dengan total nilai transaksi sekitar Rp9 miliar.
Seluruh transaksi penggajian dilakukan melalui rekening BPR Penataran dan terintegrasi dengan aplikasi PASku. Manajemen juga mengintensifkan program literasi dan inklusi keuangan bagi ASN dan PPPK guna mendorong pemanfaatan layanan perbankan digital secara maksimal.
“Ini bukan sekadar soal laba, tetapi bagaimana kami membangun kembali kepercayaan dan menjadikan BPR Penataran sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Target kami jelas, tumbuh berkelanjutan dan memberi kontribusi nyata bagi Kabupaten Blitar,” pungkas Amri. (jun)
