Banyuwangi, serayunusantara.com – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi uji coba (pilot project) program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) nasional.
Program ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
“Presiden menekankan tiga hal kepada Menteri Sosial, yakni pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan Sekolah Rakyat, serta penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran,” ungkap Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.
Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah melatih ratusan agen perlinsos agar memahami penggunaan Portal Perlinsos. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftar program bansos, baik secara mandiri melalui ponsel maupun dengan bantuan agen dari kalangan pendamping PKH dan TKSK.
“Aplikasi ini tidak hanya memudahkan masyarakat mendaftar, tetapi juga membantu agen perlinsos mendampingi warga yang membutuhkan,” jelas Andy.
Baca Juga: 378 Pelari Ikuti Ijen Green Trail 2025, Padukan Tantangan Lari dan Keindahan Alam Banyuwangi
Pelatihan intensif diberikan kepada 167 pendamping PKH dan 25 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) melalui bimbingan teknis Training of Trainer (TOT) yang digelar di Banyuwangi pada 9–11 September 2025.
Fathur Rahman Utomo dari Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan, uji coba ini dilakukan secara bertahap mulai dari pendaftaran masyarakat, proses seleksi, pengumuman hasil, hingga mekanisme sanggahan.
“Pendaftaran bagi warga Banyuwangi akan dimulai akhir September untuk bansos tahun 2026, sementara penetapan penerima tahun 2025 masih menggunakan mekanisme lama,” ujarnya.
Menurut Fathur, seleksi penerima akan ditentukan sistem berdasarkan formulasi yang disusun para pakar kemiskinan menggunakan data lintas kementerian dan lembaga.
“Agen hanya fokus membantu pendaftaran. Soal kelayakan, biarlah sistem yang menentukan,” tambah Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional.
Salah seorang pendamping PKH, Tanti dari Kecamatan Glagah, menilai sistem ini praktis dan mempermudah kerja pendamping.
“Proses pendaftaran hanya butuh satu hingga dua menit, kemudian hasilnya akan keluar sekitar sebulan,” tuturnya.
Baca Juga: Palang Merah Dunia Pelajari Program Kesiapsiagaan Gempa di Banyuwangi
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan dukungan penuh pemkab terhadap pilot project ini, termasuk menyiapkan tenaga pendamping tambahan.
“Kami akan melibatkan kader Dasa Wisma hingga operator desa untuk menjadi agen, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan bantuan pendampingan,” kata Ipuk. (Serayu)
