Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada konferensi APBN Kita edisi April 2024 hari ini, Jumat (26/04) di kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta. (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Belanja negara yang berkualitas merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas penyelenggaraan Pemilu.
“(Selain itu) Kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan. Dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar mempengaruhi dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) kita,” ungkapnya pada konferensi APBN Kita edisi April 2024 hari ini, Jumat (26/04) di kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta.
Selanjutnya, Menkeu menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2024, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun. Dimana terjadi peningkatan signifikan pada komponen belanja pegawai sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama dari tahun sebelumya. Utamanya dikarenakan kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh 100 persen tukin pada THR.
Baca Juga: Bertemu CEO MCC, Menkeu Bahas Sektor Transportasi Indonesia
Selain belanja pegawai, Menkeu juga menyebut terdapat kenaikan pada belanja barang hingga mencapai Rp 80,6 triliun atau 38,9 persen, disebabkan belanja operasional terkait Pemilu. Sementara, belanja modal dan bantuan sosial juga dikatakan Menkeu menunjukan kenaikan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun,” sambung Menkeu.
Sementara, selain belanja K/L juga terdapat belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 205,4 triliun atau setara 14,9 persen dari pagu. Menkeu menyebut, pemberian subsidi dan kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut.
“Debitur KUR jumlah orangnya meningkat 937,4 (ribu) dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata, jadi naiknya 88,6 persen,” ucapnya.***
