Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-Sepuluh atau The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governor Meetings (AFMCGM). (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN, Indonesia menggelar pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-Sepuluh atau The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governor Meetings (AFMCGM) pada 25 Agustus 2023 lalu di Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan AFMCGM kedua tahun ini sekaligus menjadi pertemuan penutup. Sebelumnya, Indonesia telah menggelar pertemuan di Bali pada bulan Maret.
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara hadir, meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN juga mengundang Timor-Leste sebagai pengamat dalam rangkaian pertemuan ini. Hadir pula perwakilan dari beberapa organisasi internasional dan mitra strategis.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Yogi Rahmayanti dalam acara diskusi Nyibir Fiskal BKF memaparkan rangkaian pertemuan ASEAN terdiri atas tiga pilar, yaitu pilar politik, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya.
“Jalur keuangan ada di bawah pilar ekonomi. Bersama-sama di pilar ekonomi itu kita membahasnya ke dalam 16 poin,” tutur Yogi. “Dalam jalur keuangan, keketuaan Indonesia berusaha menurunkan tema besar yang diangkat yakni ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” tambahnya.
Baca Juga: Di Forum ISEI, Wamenkeu Paparkan Tiga Hal: Hilirisasi, Digitalisasi, Sustainabilitas
AFMCGM kedua merupakan pertemuan lanjutan untuk memantau dan memperbarui perkembangan capaian dalam Priority Economic Deliverables (PED) dan untuk mendiskusikan isu-isu terkini. Yogi menjelaskan dalam kerja sama jalur keuangan, ada tiga Priority Economic Deliverables. Pertama, mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan dan ekonomi (Recovery-Rebuilding). Kedua, memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi, dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (Digital Economy). Terakhir, mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau (Sustainability).
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga meyakini bahwa laku ekonomi ASEAN akan menjadi “bright” dan “rare” spot di ekonomi global. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun ini mampu mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tak sampai menyentuh 3 persen. Ketahanan ekonomi ASEAN terhadap ketidakpastian global dan konsistensi perkembangan ekonominya menjadi kunci sebagai pusat pertumbuhan.
“Kita juga mendorong untuk pertama kalinya ada kolaborasi antara keuangan dan kesehatan. Ini adalah isu yang kita usung dari presidensi Indonesia di G20, dan kemudian kita usung ke prioritas ini ke ASEAN. Kita mampu mengadakan pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di ASEAN untuk pertama kalinya,” jelas Yogi.***
