Tulungagung, serayunusantara.com – Sejumlah tokoh dari unsur pemerintah, penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat sipil hadir dalam Dialog Kebangsaan bertema “Demokrasi, Mahasiswa dan Masa Depan Tulungagung” yang digelar di Griya Semar Mesem, Kabupaten Tulungagung, Jumat, 3 Oktober 2025.
Forum ini menyoroti evaluasi demokrasi lokal sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa serta masyarakat dalam mengawal pemerintahan daerah.
Kepala Bakesbangpol Tulungagung, Agus Prijanto Utomo, menilai momentum hadirnya kepemimpinan baru di tingkat daerah harus dimanfaatkan untuk membangun kultur politik yang lebih sehat.
“Jika bupati baru memiliki komitmen reformasi, ini bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan berbasis rakyat. Kolaborasi dengan LSM, kampus, dan media juga penting agar budaya politik lebih kritis dan partisipatif,” tegas Agus.
Baca Juga: LKHN Bakal Gelar Dialog Kebangsaan Bahas Demokrasi Mahasiswa dan Masa Depan Tulungagung
Ketua KPU Tulungagung, M. Lutfi Burhani, mengingatkan demokrasi lokal tidak cukup hanya diukur dari keberlangsungan pemilu.
Menurutnya, kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat jauh lebih penting.
Sementara itu, Direktur Yayasan LKHN, M. Yusron Mustofa, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas Pilkada 2024. Ia menyoroti tingkat partisipasi pemilih, netralitas ASN, profesionalitas penyelenggara, serta praktik politik uang.
“Proses demokrasi harus jujur dan adil. Setelah pemilu, yang juga perlu diperhatikan adalah apakah kebijakan pemerintah mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Itu yang menentukan kualitas demokrasi substantif,” jelas Yusron.
Baca Juga: AMTI Bentangkan Banner di Tulungagung, Protes Represifitas Aparat
Ketua AMTI, M. Roy Wakhid Ilham, menambahkan masyarakat sipil berperan vital dalam menjaga demokrasi agar tidak dikuasai kepentingan politik jangka pendek.
“Civil society harus aktif mengawasi kebijakan, mendorong advokasi, dan menjadi jembatan antara warga dengan pemerintah. Akademisi pun penting menghadirkan riset independen dan analisis berbasis data,” ujar Roy. (Serayu)
