Gambaran aplikasi iPubers yang digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi. (Foto: Reyda Hafis/Serayu Nusantara)
Blitar, serayunusantara.com – Digitalisasi pada dunia pertanian terus berjalan, yang terbaru petani semakin mudah dalam menebus pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah. Petani kini cukup mengaksesnya melalui aplikasi.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar memperkenalkan iPubers. Aplikasi ini merupakan sistem baru untuk pendistribusian pupuk bersubsidi. Inovasi ini menarik untuk diterapkan.
Kehadiran aplikasi ini tentu menjadi angin segar permasalahan distribusi pupuk yang terkadang terjadi. PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi menghadirkan aplikasi iPubers guna memudahkan transaksi penebusan pupuk bersubsidi.
Sub Koordinator Perlindungan Tanaman dan Pembenihan DKPP Kabupaten Blitar Fauziah Laame menyampaikan, aplikasi iPubers ini mengubah proses administrasi yang sebelumnya banyak menggunakan tulisan manual pada kertas saat penebusan, kini administrasi langsung terekam dalam aplikasi.
“Saya rasa aplikasi ini dapat memastikan tingkat pelayanan publik, baik dari kios maupun masyarakat bisa mudah melakukan penebusan dengan cukup membawa KTP saja,” ujar Fauziah, Senin, 1 Maret 2024.
Pihaknya juga menjelaskan, dengan aplikasi iPubers, semua transaksi penebusan pupuk bersubsidi di kios akan langsung terekam secara realtime. Dengan demikian, aplikasi ini dapat meningkatkan transparansi dan ketepatan pendistribusian.
Baca Juga: Distribusi Pupuk Subsidi 2024 Meningkat, DKPP Kabupaten Blitar Pastikan Pembagian Bakal Merata
Penerapan iPubers sebagai aplikasi untuk menebus pupuk tidak hanya dilakukan di Kabupaten Blitar saja, melainkan juga daerah-daerah lain di tanah air. Aplikasi ini sebenarnya sudah mulai diterapkan tahun 2023. Namun penerapannya dilakukan secara bertahap di berbagai daerah.
Di sisi lain, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Tommy Nugraha mengatakan, aplikasi iPubers menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi.
Digitalisasi dapat memastikan ketepatan sasaran dalam proses penebusan pupuk di kios dan perbaikan pelaporan, penagihan dan ketelusuran transaksi. Akurasi data merupakan kunci utama dari keberhasilan kebijakan pupuk bersubsidi.
Kementerian Pertanian sendiri saat ini sudah melakukan validasi ulang data calon penerima pupuk bersubsidi bersama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sehingga diharapkan tidak ada lagi data ganda pada penerima pupuk bersubsidi. (adv/Jun)
