LNSW Kemenkeu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah periode II tahun 2023 yang diselenggarakan pada Senin (27/11/) di Jakarta. (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Pemerintah saat ini semakin gencar melakukan perbaikan tata kelola ekspor impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada para pelaku usaha.
Untuk mendukung hal tersebut, Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah periode II tahun 2023 dalam rangka menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga.
Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Senin (27/11/) di Jakarta ini dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Pengarah dan dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah. Selain itu, hadir juga perwakilan dari 17 Kementerian/Lembaga lainnya yang menjadi anggota dari Dewan Pengarah INSW.
“Dalam Rapat Dewan Pengarah kali ini, kita akan membahas 4 issue strategis hasil dari Rapat Dewan Pengarah pada 27 Juni 2023 lalu. Empat issue strategis tersebut adalah tata kelola data dan informasi pada SINSW, Service Level Agreement dan Business Continuity Plan, lalu Unit Layanan Single Window (ULSW), dan Harmonisasi Kode Pelabuhan/Bandara,” ungkap Menko Airlangga dalam pembukaannya.
Baca Juga: Menteri Keuangan Paparkan Upaya Pemerintah Atasi Perubahan Iklim
Selanjutnya, Menkeu pada kesempatan yang sama menyampaikan bagaimana transformasi digital pada proses ekspor, impor, dan logistik berdampak baik pada peningkatan dan kepastian ekonomi Indonesia.
“Transformasi digital ini merubah pola kerja manual/hardcopy/inhouse menjadi berbasis digital untuk setiap layanan pemerintah sejak sebelum kedatangan, saat kedatangan, proses cargo clearance sampai dengan cargo clearance menuju pasar domestik, melalui SINSW (Sistem Indonesia National Single Window) saja,” ujar Menkeu
Menkeu juga melaporkan berbagai potensi pengembangan INSW/SINSW yang tentunya juga membutuhkan harmonisasi, sinkronisasi dan simplifikasi proses bisnis dan integrasi sistem dari berbagai K/L dalam pengembangannya.
Potensi pengembangan ini antara lain adalah penguatan Maritime Single Window, sistem tracking dokumen dan barang, SPBE (MPP Digital dan SMART ASN), support system dan infrastruktur Badan Karantina Indonesia, Technical Assistance Pengembangan National Single Window, dan fasilitas layanan B2B dalam kerangka logistik.
Baca Juga: Bertemu dengan Awardee LPDP di Jepang, Wamenkeu Ingatkan Empat Tujuan Bernegara
“Kami tentunya mengharapkan dukungan dari semua K/L, sehingga kita akan semakin meningkatkan sistem informasi bagi pelaku usaha, untuk meningkatkan kegiatan ekonominya juga,” ucap sang Bendahara Negara.
Rapat Koordinasi tersebut berlangsung di ruang Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini membahas Isu Strategis Kolaborasi SINSW 2023 sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Periode I yang telah berlangsung pada 27 Juni 2023 lalu.***
