Blitar, serayunusantara.com – DPRD Kota Blitar bersama Pemerintah Kota Blitar menyatakan komitmen untuk memastikan pembangunan tetap berjalan produktif meski kapasitas fiskal daerah pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan tajam.
Kesepahaman itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan Wali Kota atas Raperda APBD 2026, Senin (17/11/2025).
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim mengatakan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan strategis terkait arah dan prioritas pembangunan tahun depan.
Mulai dari rencana pembangunan sirkuit hingga penguatan pengelolaan sampah, seluruh usulan dikaji berdasarkan urgensi dan dampak manfaat.
Syahrul menekankan pentingnya pembangunan berbasis perhitungan ekonomi yang jelas. Ia mencontohkan rencana pembangunan sirkuit yang harus dianalisis potensi pendapatan daerah agar tidak berhenti sebagai proyek fisik tanpa manfaat ekonomi.
Setelah paripurna, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melanjutkan pembahasan teknis di Badan Anggaran. Syahrul optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target sehingga penetapan APBD 2026 dapat dilaksanakan pada 25 November.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menjelaskan bahwa penyusunan APBD tahun depan berada dalam tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan ruang fiskal tercatat lebih dari 17 persen atau sekitar Rp140 miliar.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemkot Blitar mendorong langkah-langkah kreatif melalui peningkatan PAD, penguatan tata kelola pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta penguatan BUMD dan pengembangan aset komersial.
Di sisi belanja, pemerintah memangkas anggaran yang dinilai kurang berdampak, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Tambahan penghasilan pegawai juga disesuaikan, sementara porsi belanja modal justru ditingkatkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan sinergi antara DPRD dan Pemkot Blitar untuk merampungkan pembahasan APBD 2026 tepat waktu.
Kedua pihak menegaskan bahwa meski di tengah penurunan fiskal, APBD 2026 harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjaga kesinambungan pembangunan kota. (adv/dprd/jun)
