DPRD Jatim Minta Pemerintah Bertindak Selamatkan Operasional Bandara Dhoho Kediri

Jatim, serayunusantara.com – Anggota DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, mendesak pemerintah pusat dan Pemprov Jatim untuk segera mengambil langkah guna mempertahankan operasional Bandara Dhoho di Kediri.

Khusnul, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D, menyoroti penghentian sementara operasional bandara hingga Juli 2025 sebagai indikasi buruknya perencanaan strategis dan lambatnya respons pemerintah.

Ia menegaskan bahwa kegagalan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia. Menurutnya, alasan resmi yang diberikan PT Angkasa Pura I—yakni keterbatasan armada dan perawatan pesawat—terlalu klise. Khusnul menduga penyebab sebenarnya adalah rendahnya okupansi penumpang.

Beberapa faktor yang disebutkan mempengaruhi minat penumpang antara lain jadwal penerbangan yang terbatas (hanya dua kali seminggu, yaitu Rabu dan Jumat), hanya satu maskapai (Citilink) yang beroperasi, serta harga tiket yang lebih mahal dibandingkan Bandara Juanda Surabaya. Akibatnya, warga di sekitar Kediri lebih memilih alternatif transportasi lain yang lebih fleksibel dan ekonomis, meski harus menempuh jarak lebih jauh.

Khusnul juga mengingatkan bahwa pembangunan Tol Kertosono–Tulungagung berpotensi semakin mengurangi minat masyarakat menggunakan Bandara Dhoho, karena akses ke Bandara Juanda akan semakin mudah.

Baca Juga: PLN Berikan Akses Listrik untuk 812 Keluarga Kurang Mampu di Jawa Timur

Untuk mengatasi masalah ini, ia mendorong evaluasi menyeluruh dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dari 13 daerah penyangga. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata dan industri di wilayah-wilayah tersebut sangat penting untuk menciptakan daya tarik yang mendukung keberlanjutan bandara.

“Bandara Dhoho harus didukung oleh ekosistem ekonomi dan pariwisata yang kuat agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh daerah penyangga. Semua pihak harus proaktif menciptakan kondisi yang mendorong kedatangan penumpang dan barang melalui bandara ini,” tegasnya.

Khusnul juga menyinggung dampak politis jika bandara ini gagal beroperasi dengan baik. Kegagalan PSN ini, menurutnya, bisa merusak kredibilitas pemerintah di mata publik. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada grand design operasional yang benar-benar matang untuk Bandara Dhoho.

“Tanpa intervensi serius dan terintegrasi dari pemerintah pusat dan provinsi, bandara ini berisiko menjadi monumen megah yang sepi, tanpa aktivitas, meski telah menelan investasi triliunan rupiah,” pungkasnya. (Serayu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *