Jatim, serayunusantara.com – Menyikapi potensi kekeringan di wilayah Jawa Timur, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera menyusun strategi mitigasi yang konkret dan sistematis. Hal ini dinilai mendesak karena sebanyak 815 desa di Jawa Timur berada dalam ancaman kekeringan serius.
Puguh mengungkapkan, krisis air bersih tahun ini berpotensi meluas ke 29 kabupaten/kota. Bahkan, sejumlah daerah seperti Bangkalan, Jombang, dan Pasuruan telah ditetapkan berstatus siaga darurat air bersih.
“Ancaman ini bukan hal baru. Kekeringan hampir selalu terjadi setiap tahun di daerah-daerah yang sama, sehingga harus menjadi perhatian utama,” ujarnya di Surabaya, Kamis (31/7/2025).
Ia menekankan bahwa pola kekeringan yang terus berulang seharusnya bisa dipetakan lebih dini, agar upaya penanganan dari BPBD provinsi maupun kabupaten/kota bisa lebih proaktif, bukan sekadar reaktif.
“BPBD harus memiliki rencana mitigasi jauh sebelum bencana terjadi. Termasuk sistem peringatan dini dan distribusi air bersih yang terencana,” tegasnya.
Baca Juga: Foker Koppontren Jatim Gandeng Serunai Commerce Malaysia Perkuat Ekosistem Produk Halal Pesantren
Doktor baru dari Malang itu juga menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat di daerah rawan kekeringan. Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman terkait ancaman krisis air agar bisa mengatur pola konsumsi secara bijak.
“Sistem peringatan harus berfungsi. Masyarakat perlu sadar bahwa mereka sedang menghadapi krisis air, agar bisa menyesuaikan gaya hidupnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puguh juga mendesak Pemprov untuk menyiapkan infrastruktur mobilisasi air secara detail, mulai dari jumlah tangki, sumber air, titik distribusi, hingga frekuensi pengiriman harian.
“Semua itu harus diperhitungkan secara matang agar penanganan bisa dilakukan secara efektif,” paparnya.
Ia pun mengingatkan bahwa jika penanganan tidak dilakukan secara serius, dampaknya bisa memicu keresahan sosial di masyarakat.
Baca Juga: Satpol PP Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo Sita Lebih dari 500 Ribu Batang Rokok Ilegal
“Persoalan air bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut stabilitas sosial dan kelangsungan hidup warga. Aktivitas masyarakat harus tetap berjalan dan roda ekonomi jangan sampai terhambat,” tutup politisi asal Malang tersebut. (Serayu)
