Jatim, serayunusantara.com – Kelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur mendatangi Gedung DPRD Jatim untuk menyampaikan 15 tuntutan terkait isu nasional maupun daerah.
Ketua GMNI Jatim, Hendra Prayogi, menjelaskan sejumlah poin yang dibawa merupakan isu nasional, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan tambang ilegal, ketahanan pangan, koperasi merah putih, hingga pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Ini menjadi langkah awal perjuangan nasional yang juga perlu digelorakan di Jawa Timur,” ujarnya usai audiensi di Surabaya, Selasa (9/9/2025).
Selain itu, Cipayung Plus juga menyoroti persoalan daerah, seperti penindakan rokok ilegal, perbaikan kinerja BUMD Jatim, reklamasi Pantai Timur Surabaya, pungutan liar di pendidikan, serta praktik tambang ilegal di sejumlah wilayah. Hendra turut mengajak masyarakat menjaga kondusivitas dalam menyuarakan aspirasi.
Baca Juga: Pemprov Jatim dan DPRD Resmi Tetapkan Perubahan APBD 2025 Jadi Perda
Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, menilai peredaran rokok ilegal bisa dialihkan menjadi legal melalui skema cukai SKM 3 yang tidak memberatkan industri kecil.
“Industri olahan tembakau ini masih padat karya dan bergantung pada tenaga manual, bukan mesin modern,” jelasnya.
Ia juga mendorong Cipayung Plus memberi masukan terkait sistem politik dan demokrasi yang relevan dengan generasi muda.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menegaskan DPRD terbuka terhadap usulan Cipayung Plus, khususnya dalam revisi Perda tentang BUMD Jatim.
Menurutnya, peningkatan kinerja BUMD dapat dilakukan melalui regulasi maupun audit forensik independen. Ia menambahkan, DPRD juga tengah memperjuangkan pembukaan cukai SKM 3 bagi industri rokok kecil agar produk ilegal bisa beralih menjadi legal, meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. (Serayu)
