Jatim, serayunusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengusulkan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar guna memperkuat program padat karya produktif, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Usulan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, saat menyampaikan tanggapan akhir Fraksi PDIP terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun mendatang.
Selain itu, Dewanti menekankan pentingnya transparansi data realisasi belanja sektoral, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Informasi ini harus disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 agar alokasi anggaran dapat dipantau dengan jelas,” ujarnya.
Dia juga menyoroti stagnasi angka kemiskinan di Jatim yang masih berada di 10,13% (per Maret 2024) dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa program kesejahteraan belum memberikan dampak maksimal.
“Perlu penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih rinci per desa/kelurahan,” tegas politisi asal Malang Raya ini.
Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024 dengan Catatan Perbaikan
Dewanti menilai pendekatan berbasis peta kemiskinan akan membuat intervensi lebih tepat sasaran. Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja keras seluruh komisi DPRD Jatim dalam menyusun laporan evaluasi APBD 2024 yang komprehensif.
“Laporan ini menjadi dasar objektif bagi fraksi kami, khususnya PDIP, dalam menilai kinerja pemerintah provinsi,” pungkas mantan Wali Kota Batu tersebut. (Serayu)
