Blitar, serayunusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Blitar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Agenda ini berlangsung pada Rabu sore, 18 Juni 2025, sebagai bagian dari proses pembahasan regulasi keuangan daerah yang krusial.
Rapat Paripurna digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, memimpin langsung jalannya rapat yang juga dihadiri oleh para wakil ketua, anggota dewan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam forum tersebut, sebanyak lima fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umum mereka terhadap penjelasan Bupati Blitar. Meski disampaikan secara tertulis dan tidak dibacakan, dokumen pandangan fraksi telah diserahkan kepada pimpinan dewan untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
“Pandangan fraksi kami sampaikan secara tertulis karena malam ini akan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna Jawaban Bupati pada pukul 19.00 WIB,” ujar salah satu anggota dewan dalam keterangannya.
Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dalam merealisasikan program-program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun 2024. Mereka menilai bahwa pelaksanaan APBD telah menunjukkan hasil yang cukup optimal.
Baca Juga: Gandeng Surabaya hingga Indomaret, Kota Blitar Gerak Cepat Buka Jalur Dagang Antarwilayah
Namun demikian, sejumlah fraksi tetap memberikan catatan kritis terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi, terutama dalam hal penyerapan anggaran. Beberapa sektor strategis yang disoroti mencakup infrastruktur, layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan.
Fraksi-fraksi juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum maksimal. Mereka menilai perlu adanya perbaikan dalam efektivitas belanja daerah agar tercipta efisiensi dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, dalam penutupan rapat menyampaikan bahwa seluruh pandangan fraksi akan menjadi masukan penting untuk pembahasan lanjutan. “Semua catatan ini akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah pada sidang paripurna malam ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar hanya bisa tercapai melalui kerja sama yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif. “Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tandasnya. (Re/adv/serayu)
