Blitar, serayunusantara.com – Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar, Isnadi memberikan dukungan pengajuan 7 Ranperda yang diajukan Bupati Blitar.
Isnadi beralasan PAD Kabupaten Blitar yang mengalami kenaikan setiap tahun. Dia juga menunjukkan perbandingan PAD terhadap APBD Kabupaten Blitar mulai dari tahun 2016 hingga 2022 :
•2016 = 224 2.240 10.
•2017 = 323 2.308 13,995.
•2018 = 252 2.352 10,714.
•2019 = 286 2.401 11,912.
•2020 = 302 2.256 13,387.
•2021 = 408 2468 16,532.
•2022 = 337 2322 14,513.
“Data ini saya dapat dari meja ruang sidang DPRD Kabupaten Blitar dan sumber lain, yaitu buku LPJ Bupati Blitar 2021,” jelas Isnadi .
“Dari data diatas kami simpulkan bahwa PAD Kabupaten Blitar semakin tahun semakin meningkat, khususnya tahun 2021 setahun kepemimpinan Bupati Bu Rini sebesar 408 M rasio terhadap APBD sebesar hampir 17 % diatas rata-rata nasional sebesar 15,48%. Namun PAD tahun 2022 turun lagi perekonomian akibat dari dampak akibat pandemi,” ucap Isnadi .
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar ini menjelaskan, perbandingan antara PAD terhadap APBD sudah pernah diatas rata-rata Nasional.
“Bila diberikan tanda merah pada angka tersebut ( prosentase PAD terhadap APBD) bersama beberapa daerah lain, mungkin ketika disebutkan wajah ini juga ikut memerah tanda malu,” ungkap Isnadi.
Namun, Pemkab Blitar rupanya juga menyadari hal itu, hal ini tercermin dari sambutan Bupati Blitar pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar tanggal 10 Maret 2023 lalu, yang diagendakan untuk menjelaskan atas pengajuan 7 Rancangan Perda Kabupaten Blitar.
“Untuk menggenjot PAD maupun APBD yang mulai menunjukan bangun dari tidur yang lama masa sebelumnya, maka 7 rancangan Perda Kabupaten Blitar terdiri dari 5 Ranperda yang memacu peningkatan PAD atau sektor ekonomi, sedangkan dua lainnya yakni berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dan 1 lagi pada ranah Lima Perda di ranah ekonomi yang bertujuan untuk menggairahkan ekonomi, agar kesejahteraan rakyat meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan PAD,” papar Isnadi .
“Kami harap seluruh rakyat Blitar juga mendukung dan bisa terlibat aktif, dalam implementasi perda-perda tersebut, baik sebagai subyek dan obyek Pembagunan Daerah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Isnadi juga mengatakan, angka PAD dan APBD merupakan salah satu indikator utama, serta mudah sebagai penilaian keberhasilan pemerintah daerah.
“Dari Pendirian, dan penyertaan modal BPR, pajak & retribusi, Pembangunan industri, irigasi, kesejahteraan dan gender,” pungkas Isnadi politisi partai PKB ini. (adv/dprd/Jun)
