Foreign Policy Data Talks Bahas Penguatan Diplomasi Ekonomi Promosi Industri dan Produk Halal Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan Foreign Policy Data Talks (FPDT) “Penguatan Diplomasi Ekonomi untuk Promosi Industri/Produk Halal Indonesia di Dunia Internasional” pada 15 Februari 2024 di Bandung. (Foto: Kemenlu RI)

​Bandung, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenlu RI, Sebagai upaya Kementerian Luar Negeri mengembangkan kebijakan luar negeri di sektor industri produk halal berbasis data, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan Foreign Policy Data Talks (FPDT) “Penguatan Diplomasi Ekonomi untuk Promosi Industri/Produk Halal Indonesia di Dunia Internasional” yang diselenggarakan secara hybrid pada 15 Februari 2024 di Bandung.

Kepala BSKLN Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana menegaskan bahwa sejak tahun 2012, industri halal di Indonesia telah tumbuh secara signifikan dengan kenaikan lebih dari 422%. Indonesia juga telah mencatatkan 15 perusahaan produk halal-nya dalam Top 30 OIC Halal Product Companies.  Dalam kaitan tersebut, Indonesia memliki peluang besar untuk semakin memajukan industri halalnya, dengan mendorong peningkatan standardisasi dan promosi produk-produknya secara global.

“Industri halal Indonesia berpotensi meng-global dan memberikan kontribusi sekitar USD 1,5 miliar terhadap PDB nasional” demikian ditegaskan oleh Kepala BSKLN.

FPDT tersebut diikuti oleh sekitar 100 peserta dari instansi pemerintah, akademisi, asosiasi perusahaan makanan dan minuman, pengamat/akademisi serta pelaku usaha produk halal.  Tampil sebagai narasumber yaitu: Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.si, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Prof. Nurchasanah Satomi Ohgata, Dosen Kyushu International University & Muslim Friendly Japan; Prof. Dr. apt. Slamet Ibrahim, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani; Adhi S Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI); Bingar Egidius Situmorang, Presiden Direktur PT. Mustika Ratu, dan Abdul Awet, Regional Export Manager PT. Niramas Utama – INACO.  Jennifer Rive Anton dari American Chamber of Commerce (AMCHAM) in Indonesia, dan M. Ari Kurnia Taufik, Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian juga turut hadir sebagai penanggap.

Baca Juga: Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Optimalkan Digitalisasi Layanan Bantuan Hukum Perdata Lintas Negara

Para peserta berkesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman baik best practices maupun lessons-learnt, khususnya untuk mengembangkan pasar baik di dalam negeri, regional, maupun internasional.

Ditekankan bahwa pada saat ini, industri produk-produk halal tengah berkembang dengan sangat pesat seiring dengan meningkatnya permintaan di pasar global akibat semakin tingginya kesadaran masyarakat akan produk-produk halal.

Berbagai rekomendasi penting yang mengemuka dalam diskusi mengenai prospek ekspansi industri halal Indonesia antara lain usulan agar regulasi dan proses sertifikasi halal di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efisien, dengan biaya yang murah dan bersifat terbuka, selain cara-cara promosi yang lebih efektif, agar industri dan produk-produk halal Indonesia dapat semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan negara-negara pelaku industri halal utama, antara lain Malaysia.

Pertemuan tersebut juga menyuarakan harapan agar diplomasi RI ke depan khususnya diplomasi ekonomiuntuk mempromosikan produk halal Indonesia yang dilaksanakan secara sinergis oleh Kemenlu beserta semua pemangku kepentingan terkait, dapat mendorong kemajuan industri halal Indonesia untuk terus berkiprah dan memenuhi tingginya permintaan (demands) akan produk-produk halal di pasar global.​***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *