Blitar, serayunusantara.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umum terhadap Penjelasan Bupati Blitar mengenai Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Ismail Namsa, dalam Rapat Paripurna pada Selasa malam (04/11/2025) di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Dalam penyampaiannya, Ismail menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada tahun 2026, terutama pada program-program infrastruktur.
Ia menilai langkah tersebut sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan mutu hasil pembangunan.
“Kami berharap penyerapan anggaran tahun 2026 bisa dilakukan tepat waktu, terutama pada program infrastruktur, sehingga hasilnya maksimal dan tidak seperti tahun sebelumnya,” ujar Ismail.
Fraksi Golkar juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih aktif menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Pendampingan ini dinilai dapat memperkuat kepatuhan pada ketentuan teknis serta menghindari kendala dalam pelaksanaan.
“OPD sebaiknya berkoordinasi bahkan meminta pendampingan dari APH agar pelaksanaan program tetap memperhatikan aspek teknis dan kualitas hasilnya,” imbuhnya. (adv/dprd/jun)
