Jatim, serayunusantara.com – Usai menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bondowoso (6/5/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali melanjutkan program serupa di Kabupaten Ponorogo (14/5/2025).
Menurut Khofifah, bansos ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Kami berkomitmen memberikan solusi nyata bagi permasalahan rakyat, salah satunya melalui bansos. Harapannya, upaya ini bisa menekan angka kemiskinan ekstrem di Jatim,” ujar Khofifah.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo ini diikuti 145 penerima manfaat, terdiri dari 30 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan lima penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk triwulan I 2025.
Selain itu, Gubernur juga menyerahkan Zakat Produktif kepada 50 calon penerima program Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jatim (KIP Putri Jawara), masing-masing sebesar Rp500 ribu.
Ke-50 calon penerima ini merupakan bagian dari perluasan program KIP Putri Jawara di Ponorogo tahun 2025, yang nantinya akan mendapat bantuan Rp3 juta untuk pengembangan usaha. “Mereka adalah single parent, orang tua dengan anak disabilitas, atau lansia rentan yang membutuhkan dukungan,” jelas Khofifah.
Program KIP Putri Jawara sendiri akan diluncurkan secara masif pada Juni 2025 setelah peluncuran perdana April lalu. Tujuannya, mempermudah perempuan Jatim dalam mengembangkan usaha.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Pengawasan Ketat dan Posko Aduan untuk SPMB
Tak hanya bansos, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada para pilar sosial, seperti pendamping PKH Plus, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, dan pendamping disabilitas. “Mereka garda terdepan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga Jatim,” tegasnya.
Pemprov Jatim juga memberikan bantuan sepatu sekolah untuk 10 calon siswa Sekolah Rakyat dari keluarga kurang mampu. Selain itu, melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), 10 desa di Ponorogo mendapat dukungan dana, antara lain:
- 5 desa penerima BKK pemberdayaan BUMDes (masing-masing Rp100 juta),
- 3 desa penerima program Desa Berdaya (masing-masing Rp100 juta),
- 2 desa penerima program Jatim Puspa (masing-masing Rp249 juta).
“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengatasi persoalan yang ada,” pesan Khofifah.
Pada 2025, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp2,8 miliar untuk bansos di Ponorogo, meliputi:
Baca Juga: Gubernur Khofifah Tanam Pohon Maja di IKN, Tandai Peran Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara
- PKH Plus (Rp2,5 miliar untuk 1.276 keluarga, @Rp500 ribu per triwulan),
- ASPD (Rp302 juta untuk 84 penerima, @Rp900 ribu per triwulan),
- KIP PPKS Jawara (Rp6 juta untuk 2 penerima, @Rp3 juta sekali salur).
Total bansos triwulan I di Ponorogo mencapai Rp686 juta (Rp612 juta untuk PKH Plus dan Rp74 juta untuk ASPD).
Secara keseluruhan, Dinas Sosial Jatim telah menyiapkan anggaran Rp160 miliar untuk program bansos sepanjang 2025, guna mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (serayu)
