Jatim, serayunusantara.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (22/8/2025).
Khofifah menegaskan bahwa arah P-APBD 2025 difokuskan pada efisiensi belanja, penguatan layanan dasar, serta menjaga keberlanjutan fiskal tanpa menambah utang. Penyesuaian ini, menurutnya, selaras dengan kebijakan pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Dari sisi pendapatan, proyeksi P-APBD bertambah Rp91,18 miliar menjadi Rp28,539 triliun. Kenaikan terutama berasal dari PAD sebesar Rp283,49 miliar, meski transfer pusat turun Rp192,31 miliar sesuai penyesuaian KMK 29/2025.
Belanja daerah juga disesuaikan, antara lain belanja operasi naik Rp1,698 triliun dan belanja modal bertambah Rp459,61 miliar untuk memenuhi porsi infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.
Khofifah menegaskan, tidak ada tambahan utang pada P-APBD 2025. Seluruh penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp4,7 triliun bersumber dari SiLPA 2024, dengan pembiayaan neto Rp4,397 triliun untuk menutup defisit.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencakup investasi daerah Rp300 miliar ke PT BPR Jatim guna mendukung skema baru Prokesra.
Baca Juga: Menkomdigi Tegaskan Dukungan Digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Untuk layanan dasar, alokasi pendidikan dipastikan minimal 20 persen, mencakup program Double Track SMA, revitalisasi SMK, MILEA, BPOPP, BOSDA untuk madrasah diniyah, beasiswa siswa prasejahtera, hingga SMA boarding.
Di bidang infrastruktur, prioritas diberikan pada pemeliharaan 1.671 km jalan provinsi, pengembangan pelabuhan dan terminal, konektivitas Trans Jatim Plus serta Trans Laut Jatim, pembangunan SPAM regional, hingga program rutilahu dan jambanisasi.
Pemprov juga memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini berjumlah 8.494 koperasi.
Pendampingan kelembagaan dan SDM pengelola koperasi akan terus dilakukan agar berdampak pada penurunan kemiskinan, pemangkasan rantai distribusi, dan pengendalian inflasi.
Dukungan sosial diberikan melalui perluasan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) serta bantuan alat bantu disabilitas. Pada sektor ketenagakerjaan, 16 UPT BLK diarahkan pada pelatihan berbasis industri 4.0 dan society 5.0.
Sedangkan di bidang pertanian, Pemprov menyiapkan tambahan alsintan, penguatan petani milenial, pendampingan penyuluh, serta dorongan penggunaan pupuk organik.
Menutup penyampaiannya, Khofifah menegaskan komitmen Pemprov menjaga tata kelola fiskal yang hati-hati sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur. Anggaran untuk diklat ASN dialokasikan 0,35 persen dari belanja daerah, melebihi ketentuan minimal 0,34 persen sebagaimana diatur dalam Permendagri 15/2024. (Serayu)
